Jakarta (HALOBISNIS) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sepakat Pekan Olahraga Nasional (PON) ke depan hanya mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang ada dalam Olimpiade.
Format baru ini akan mulai diterapkan pada PON 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Erick Thohir mengatakan pembenahan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat fondasi olahraga prestasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KONI untuk membangun program bersama yang lebih terukur.
“KONI dan pemerintah harus bersatu dan memiliki program bersama. Dukung transformasi yang dilakukan KONI karena ini bagian dari efisiensi anggaran yang tepat sasaran,” ujar Erick kepada pers seusai bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di gedung KONI Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2025).
Ia menilai terobosan itu membuka ruang diskusi lebih besar mengenai arah pembinaan olahraga nasional. Ia menyebut penyeragaman cabor PON dengan Olimpiade adalah langkah strategis, tetapi harus dibahas matang karena akan berdampak signifikan pada struktur kompetisi nasional.
Erick mengakui konsep PON yang hanya mempertandingkan Olympic sport akan menimbulkan konsekuensi pada cabor tidak diperlombakan dalam Olimpiade. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap cabor tetap mendapat ruang pembinaan yang proporsional.
“Tadi saya disampaikan bahwa ke depan PON hanya Olympic sport. Nah, kalau bicara ranah daerah dan pembinaan lain, bagaimana? Itu yang harus kita bahas,” ujarnya.
Menurut Erick, KONI telah menyiapkan alternatif agar cabor non-Olimpiade tidak kehilangan panggung. Setelah penyelenggaraan PON 2028 di NTT–NTB yang akan fokus pada cabor Olimpiade, sejumlah ajang pendamping telah disiapkan, PON Bela Diri 2025 di Kudus, PON Pantai 2026 di Jakarta, PON Indoor, dan PON Remaja pada 2027.
“Lalu bagaimana dengan cabor yang lain? Disampaikan bahwa nanti ada Pekan Olahraga Pendamping. Nah, posisi Kemenpora bagaimana? Pertemuan satu jam tadi belum menyelesaikan seluruh masalah yang kita hadapi,” papar dia.
Diakui pemerintah dan KONI akan membentuk tim khusus untuk membahas pola penataan baru tersebut. Tim ini bertugas membuka seluruh persoalan yang selama ini menghambat pembinaan, sekaligus merumuskan jalan keluar agar PON dan ajang pendamping berjalan dalam kerangka besar yang sama.
“Justru kami akan membentuk tim untuk berdiskusi supaya semua permasalahan ini bisa dibuka dan kita mendapatkan solusi terbaik, termasuk soal PON,” kata Erick.
Menpora juga menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi olahraga, yang saat ini masih terlalu banyak dan tumpang tindih.
“Saya meminta masukan dari KONI Pusat untuk meringkas atau deregulasi 191 aturan peraturan menteri pemuda dan olahraga yang ada. Jangan sampai kita mengeluarkan regulasi yang kontraproduktif,” ujarnya.
Menpora Erick menegaskan ekosistem olahraga nasional tidak dapat bertumpu pada pemerintah saja. Keterlibatan swasta dan pemangku kepentingan lain mutlak diperlukan untuk memperkuat industri olahraga Indonesia.
“Ekosistem olahraga tidak mungkin berjalan hanya dengan pendanaan pemerintah saja. Swasta dan para pemangku kepentingan lainnya harus ikut terlibat,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan strategis sedang dipersiapkan, termasuk revisi desain besar olahraga nasional (DBON), perluasan beasiswa LPDP bagi atlet sejak jenjang SMA, serta kolaborasi lintas kementerian dalam pengelolaan sarana olahraga seperti stadion sepak bola.
"Tadi kami berdiskusi panjang lebar, yang bagaimana KONI dan pemerintah ini harus bersatu, kita harus punya program bersama," ujar Erick.
Disebutkan, program yang sejalan ini menjadi penting untuk fondasi olahraga nasional yang kuat dan berjenjang. Rancangan tersebut direncanakan akan disusun secara bersama-sama.
"Jadi seperti yang disampaikan tadi, ujungnya ini adalah untuk masyarakat olahraga secara menyeluruh, terutama olahraga yang kita siapkan untuk PON, berlanjut SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade," kata Erick.
Menpora Erick juga menegaskan jika pihaknya berkomitmen menata ekosistem olahraga melalui kolaborasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Disamping itu, Menpora Erick memuji peran KONI Pusat yang turut melakukan transformasi.
"Tentu hal ini (transformasi) sama dengan apa yang kita lakukan di Kemenpora. Banyak program efisiensi anggaran yang memang kita tepat sasaran," terang Erick.
Melalui momentum ini, Erick juga menginginkan KONI Pusat bisa turut meninjau tim Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2025 Thailand.
"Mohon dukungan tim KONI untuk melakukan evaluasi dan meninjau, supaya kita nanti mulai buat road map besar olahraga," pungkas Erick.