ROKANHILIR, HALOBISNIS --Aparat penegak hukum (APH) diminta mengusut pengadaan baju olahraga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer se Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda Rohil).
Pasalnya, ada dugaan korupsi pada pengadaan itu dimana beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tegas mengatakan pihaknya tidak menerima baju olahraga tersebut sesuai dengan jumlah ASN dan Honorer kala itu.
"Kami ada menerima baju olahraga itu tahun 2023 lalu, tulisan baju yang kami terima bagian belakangnya BM 1 P. Tapi baju yang kami terima jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pegawai (ASN) dan honorer pada tahun itu. Setengahlah," beber ASN yang minta namanya dirahasiakan, Selasa, (25/11/25) singkat.
Sementara itu, permintaan usut datang dari ASN yang merasa kesal dirinya tidak pernah menerima baju olahraga itu saat celotehriau.com melakukan investigasi kebeberapa OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil.
"Jika pengadaan itu ada dan untuk seluruh ASN dan Honorer se Rohil, mengapa saya tidak menerima," ujar ASN yang juga minta namanya dirahasiakan, Selasa kemarin saat ditanya apakah ada menerima baju olahraga BM 1 P.
Dikatakanya, sebagai orang yang berhak menerima atas pengadaan tersebut, ia berharap kepada kepolisian dan kejaksaan Rohil agar dapat mengusut pengadaan yang telah menghabiskan anggaran APBD Rohil Rp 2.5 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, volume pekerjaan pengadaan baju olahraga itu sebanyak 19.231 buah. Hasil dari investigasi lapangan, disinyalir jumlah baju yang dibelanjakan oleh rekanan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada pengadaan tersebut.
Kepala Bagian (Kabag) Umum, Setda Rohil, Samsuri, SH, M.Si dikonfirmasi via whatshapp, Rabu, (26/11/25) yang saat ini sedang cuti umroh yang dimintai tanggapan terkait adanya desakan pengadaan tersebut di usut, ia mempersilahkannya.
"Terkait ada salah satu ASN minta APH mengusut pengadaan tersebut itu merupakan hak masing masing," tulis Samsuri.
Ditanya siapa kontraktor pelaksana, ia meminta untuk melakukan konfirmasi secara tertulis. "Untuk hal - hal lain silahkan buat secara tertulis saja," pungkas mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rohil itu.