PEKANBARU (HALOBISNIS) - Puluhan guru honorer non database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakpastian status mereka menjelang akhir tahun 2025.
Rombongan guru tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid. Dalam pertemuan itu, para guru berharap agar pemerintah tidak merumahkan mereka dan memberikan kejelasan status kepegawaian mereka ke depannya.
“Jadi tadi perwakilan guru honorer datang ke DPRD untuk menyampaikan harapan mereka. Mereka ingin mempertanyakan kepastian arah kebijakan pemerintah terhadap guru dan tenaga pendidikan honorer non-database BKN,” ujar Isa, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, para guru merasa cemas setelah mendengar informasi bahwa pada Desember 2025 atau awal tahun 2026 mendatang, tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN akan dirumahkan. Saat ini, tercatat sekitar 160 guru honorer di Pekanbaru yang belum masuk dalam database tersebut.
“Padahal mereka sebenarnya sudah terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan. Jadi harapan mereka agar status itu bisa diurus dan disesuaikan dengan database BKN,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Politisi PKS ini meminta agar para guru mengajukan permohonan resmi untuk melakukan hearing bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru.
Dikatakannya, kedua komisi tersebut membidangi urusan kepegawaian dan pendidikan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret bersama pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kota Pekanbaru.
“Kita akan minta hearing bersama karena ini menyangkut dua bidang, yakni pendidikan dan kepegawaian. Nanti pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM juga akan kita libatkan untuk mencari jalan keluarnya,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini banyak melakukan perubahan regulasi terkait status tenaga honorer, sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai, khususnya para guru. Ia juga mendorong agar ada kepastian data dan kebijakan yang jelas di tingkat daerah.
“Sebenarnya kita juga ingin tahu data lengkap guru-guru kita ini berapa jumlahnya, karena klasifikasinya banyak. Mulai dari masalah PPPK, masalah sertifikasi, honorer BOS, dan lainnya. Maka kita minta Dinas Pendidikan agar mendata secara rinci,” tambahnya.
Isa juga mengungkapkan, Pemko Pekanbaru melalui APBD 2025 telah menambah alokasi anggaran Rp100 miliar lebih untuk gaji guru.
“Jadi kita berharap memang harusnya dana itu cukup dalam asumsi kita. Nanti kita akan melihat data yang lebih lengkap lagi seperti apa,” pungkasnya.