PEKANBARU (HALOBISNIS) - Memasuki musim penghujan, masyarakat yang melintasi jalur Riau–Sumatera Barat (Sumbar) diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di sejumlah titik rawan bencana alam seperti longsor dan banjir.
Beberapa titik di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tercatat sebagai lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi saat curah hujan meningkat.
Berdasarkan data kepolisian, jalur rawan longsor pertama berada di Jalan Lintas Teluk Kuantan–Pekanbaru, tepatnya di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.
Jalan berstatus provinsi ini memiliki kontur tebing di sisi kanan arah Teluk Kuantan menuju Pekanbaru yang rawan mengalami longsor saat hujan deras.
Sementara itu, di wilayah hukum Polres Kampar, terdapat beberapa titik rawan bencana di jalur arteri. Salah satunya adalah Jalan Lintas Bangkinang–Petapahan KM 29–30, tepatnya di Desa Petapahan.
Jalan tersebut kerap tergenang banjir saat curah hujan tinggi. Luapan air sering menutup sebagian badan jalan, sehingga membahayakan pengendara yang melintas.
Selain itu, titik-titik longsor juga teridentifikasi di Jalan Lintas Sumbar–Riau, antara lain di Km 87 Desa Pulau Gadang, Km 97 dan Km 106–107 Desa Tanjung Alai, dan Km 109 Kecamatan XIII Koto Kampar.
Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, mengimbau seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di musim hujan.
“Keselamatan adalah prioritas utama. Pengendara diimbau untuk mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan tidak memaksakan perjalanan jika kondisi jalan tidak memungkinkan,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan jauh.
“Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, gunakan sabuk pengaman untuk pengendara roda empat atau helm standar untuk roda dua, dan utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan lainnya,” tambahnya.
Kombes Taufiq menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi lainnya, untuk memastikan kesiapsiagaan jika terjadi bencana alam.
“Kami siagakan personel, alat berat, dan menyiapkan jalur alternatif jika terjadi bencana. Informasi terkini soal kondisi lapangan juga akan terus kami sampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.