PEKANBARU (HALOBISNIS) - Mantan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Novin Karmila dituntut hukuman 5,5 tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan dua atasannya, mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan mantan Sekda Indra Pomi Nasution.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Koripso (KPK) juga menyatakan Novin Karmila terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan Ganti Uang (GU) persediaan dan Tambahan Uang (TU) persediaan di Bagian Umum Setdako Pekambaru.
Novin Kaemila bersalah sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdalwa Novin Karmila dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan," ujar JPU yang dipimpin
Meyer Volmer Simanjuntak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (12/8/2025).
Selain penjara, JPU menuntut Novin Karmila membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Denda ini sama dengan yang dijatuhkan kepada Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi.
Tidak hanya itu, JPU juga memberikan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2.336.700.000. Jika satu bulan setelah putusan ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian.
"Jika tidak bisa membayar kerugian negara, harta benda terdakwa disita jeksa dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak mencukupi maka diganti penjara selama 1 tahun," beber JPU.
Mendengar tuntutan itu, Novin Karmila hanya tertunduk. Majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan langkah hukum selanjutnya.
Diwakili penasehat hukumnya, Novin Karmila juga menyatakan melakukan pembelaan atau pledoi yang diagendakan pada persidangan lanjutan, dua pekan mendatang.
Sebelumnya, JPU mendakwa Novin Karmila melakukan korupsi bersama Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi Nasution.
Ketiganya didakwa menerima uang atau memotong anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2024 sebesar Rp8.959.095.000.
"Uang tersebut diperoleh dengan cara memotong pencairan GU dan TU yang seharusnya digunakan untuk keperluan negara dan pegawai negeri," ujar JPU.
Selain Risnadar, Indra Pomi dan Novin Karmila, uang korupsi juga dinikmati Nugroho Adi Triputranto sehesar Rp1,6 miliar.
Hukuman Novin Karmila lebih ringan daripada Risnandar Mahiwa maupun Indra Pomi. JPU menuntut Risnandar dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp3.818.395.000 subsider 1 tahun penjara.
Sementara Indra Pomi dituntut pidana 6,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp1.555.000.000 subsider 2 tahun penjara.
Berdasarkan dakwaan JPU, Novin Karmila tercatat menerima aliran dana selama periode yang sama dengan total Rp2.036.700.000. Dana tersebut juga berasal dari GU dan TU.
Rinciannya Rp200 juta pada Juni, Rp50 juta pada Juli, Rp104 juta pada Agustus, Rp232,7 juta pada September, Rp200 juta pada Oktober, dan Rp1,25 miliar pada November.
Selain itu, dia berperan memberikan uang hasil pemotongan GU dan TU kepada Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi. Untuk Risnandar, uamg diserahkan langsung dan ada melalui ajudan Nugroho Adi Triputranto. Totalnya mencapai Rp2.912.395.000.
Untuk Indra Pomi, uang juga ada yang diserahkan langsung maupun melalui beberapa orang lainnya, seperti kepada ajudan Indra Putra Siregar. Totalnya mencapai Rp2.410.000.000.*