PEKANBARU - Ternyata tak semua fraksi DPRD Riau memiliki semangat yang sama untuk penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau dengan sistem proporsional. Beperapa fraksi mengarahkan rencana koalisi dalam penyusunan AKD.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD Riau sementara, Ma'mun Solikhin. Menurutnya, dari pembicaraan yang terjalin, ada beberapa fraksi yang menginginkan sistem koalisi.
"Ada teman teman fraksi yang ingin dilakukan dengan sistem koalisi di Pilkada, tapi ini masih kita dudukkan dulu, maunya teman-teman seperti apa," kata Ma'mun kepada CAKAPLAH.com, Senin 30/09/2024).
"Roman-romannya masih ada upaya-upaya koalisi. Ada yang mengacu pada pilkada, ada yang mengacu pada lainnya. Ini memang dinamika sih, ya, pasti itu kan pada pertimbangan ketua-ketua partai juga. Ada partai yang mau proporsional. Ya kalau semangat ini hampir semua sama juga, cuma ini kan artinya ada keinginan teman-teman supaya ada dinamika. Kalau proporsional itu enggak asyik katanya, karena semua kan sedang berpacu. Dinamika-dinamika itu yang kata teman-teman lebih seru dan progresif," cakapnya lagi.
Ma'mun mengungkap, saat ini masih dalam proses menggesa penyusunan tata tertib (Tatib) yang akan dijadikan acuan dalam membentuk AKD.
"Pembentukan AKD ini baru bisa bergerak setelah pelantikan pimpinan. Setelah pimpinan definitif dilantik, bisa langsung tancap gas untuk pembentukan AKD, karena pimpinan sendiri itu kan AKD juga. Artinya AKD mulai dari pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan pimpinan komisi, pimpinan fraksi, BK, Bapemperda, seiringlah itu terkait juga dengan Banggar dan Banmus," ulasnya.
Bendahara PDIP Riau itu mengungkap, seluruh pembentukan AKD, Tatib dan pelantikan pimpinan definitif rampung paling lambat bulan Oktober mendatang.
"Kita rencanakan semua rampung di Oktober. Ini kan tinggal kemauan teman-teman (anggota DPRD) dan kesepakatan teman-teman saja AKD ini mau disusun bagaimana? Mau proporsional atau koalisi? Ini yang belum duduk, masih bergerilya," ujarnya.
AKD terdiri dari empat pimpinan DPRD Riau, fraksi-fraksi, komisi-komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), hingga Panitia Khusus (Pansus) yang semuanya bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
Meskipun sebelumnya sempat bergaung kemungkinan AKD akan dibentuk secara proporsional, seperti yang digaungkan Indra Gunwan Eet dari Fraksi Golkar dan Ketua Fraksi Gerindra Ginda Burnama, namun kemungkinan koalisi masih terbuka lebar.
Adapun yang dimaksud dengan sistem proporsional adalah pimpinan-pimpinan AKD diambil berdasarkan jumlah kursi partai pemenang, sedangkan koalisi artinya merujuk pada koalisi fraksi - fraksi.**