PEKANBARU - Hingga pertengahan November 2025, DPRD Kota Pekanbaru mengaku belum menerima draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu penyampaian resmi dari pemerintah kota. Padahal, draf KUA-PPAS tersebut merupakan dasar untuk memulai pembahasan APBD murni tahun depan.
“Sampai hari ini kami belum menerima draf KUA-PPAS APBD 2026 dari pemerintah kota. Karena itu, jadi kita belum bisa melakukan pembahasan terkait KUA-PPAS APBD 2026 ,” ujar Isa, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah dua kali menyurati Pemko Pekanbaru agar segera menyerahkan dokumen tersebut. Langkah ini, kata Isa, diambil agar proses pembahasan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal.
“Kami sudah dua kali menyurati Pemko agar segera mengirimkan KUA-PPAS supaya pembahasannya bisa maksimal,” jelasnya.
Ia berharap Pemko Pekanbaru tidak menunda terlalu lama penyampaian draf tersebut. Menurutnya, keterlambatan dalam pengesahan APBD 2026 bisa berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan serta berbagai program pelayanan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota bisa segera menyerahkan KUA-PPAS APBD agar tidak terlambat dalam melakukan pengesahan APBD 2026,” imbuhnya.
