PEKANBARU (HALOBISNIS) - Anggota DPRD Provinsi Riau, Abdullah menanggapi penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Abdullah, peristiwa ini merupakan momentum refleksi baik bagi pemerintahan maupun masyarakat Riau.
“Hari ini kita sebagai masyarakat Riau mendapatkan berita yang menyedihkan. Pemimpin Riau hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama kita harus ambil pelajaran jangan gunakan cara lama dalam membangun Riau. Tinggalkan cara-cara seperti itu,” ujar Abdullah, Rabu (5/11/2025).
KPK melakukan OTT terhadap Abdul Wahid alias AW bersama dengan Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arif Setiawan alias MAS, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam alias DMN terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Uang tunai serta mata uang asing senilai sekitar Rp 1,6 miliar diamankan dalam operasi tersebut.
Politisi PKS dari Dapil Pelalawan dan Siak itu menekankan bahwa, meskipun ke depan proses hukum harus berjalan, publik dan pemerintahan provinsi tidak boleh berhenti melayani masyarakat.
“Kasihan Riau dan masyarakat Riau, dengan kondisi keuangan yang kecil. Kota harus mulai melakukan cara-cara yang baik dan tepat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian, apapun yang terjadi masyarakat harus tetap kita prioritaskan. Apapun yang terjadi Provinsi Riau harus tetap maju. Pelayanan kepada masyarakat harus dilayani dan lebih ditingkatkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perubahan besar harus terjadi di pondasi pengelolaan keuangan dan tata pemerintahan.
“PR utama adalah meningkatkan pendapatan Riau, agar APBD di atas dulu. Bisa sampai 2 digit dengan cara-cara yang baik,” ucapnya.
Di sisi lain, dirinya juga mendesak transparansi serta akuntabilitas penuh dari Pemerintah Provinsi Riau. Ia mengingatkan bahwa, kepercayaan publik perlu dijaga oleh seluruh pihak.
