BENGKALIS (HALOBISNIS) - Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso mewakili Bupati Kasmarni menyampaikan harapan agar DPRD Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemkab Bengkalis.
Agenda penyampaian dua Ranperda tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD, Senin (8/9/2025) di ruang rapat utama DPRD Bengkalis.
Adapun dua Ranperda yang diajukan yakni perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
"Harapan kami, dua Ranperda ini segera dibahas bersama DPRD sehingga nantinya dapat ditetapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan daerah,” ujar Bagus Santoso.
Ia menegaskan, penataan perangkat daerah merupakan hal wajar dalam siklus pemerintahan. Penyesuaian kelembagaan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja, menghindari tumpang tindih tugas, sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Sementara perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Perubahan ini mencakup penyempurnaan tarif opsen pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, hingga penghapusan beberapa objek retribusi agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Melalui dua Ranperda ini, tata kelola pemerintahan diharapkan semakin efektif, pelayanan publik lebih optimal, serta pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan transparan dan akuntabel," tambah Wabup.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua I M Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Fernanda, dan Wakil Ketua III H Misno. Hadir pula para anggota DPRD, pejabat tinggi pratama, serta tamu undangan lainnya. (Infotorial)
