PEKANBARU (HALOBISNIS) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengupayakan agar pembangunan jembatan layang atau flyover di Simpang Empat Panam segera terealisasi.
Pembangunan flyover itu perlu dilakukan untuk mengurai kemacetan di simpang Jalan HR Soebrantas - Garuda Sakti tersebut.
Hanya saja, progres proyek tersebut masih terkendala pembebasan lahan akibat defisit anggaran daerah.
Karena itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengusulkan agar dana ganti rugi lahan dan pembangunan fisik flyover dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakmampuan Provinsi Riau disebabkan oleh tekanan defisit pada APBD Riau yang menyulitkan pembiayaan penuh proyek tersebut.
Dirinya berharap, dana ganti rugi lahan dan pembangunan fisik flyover ini bisa ditopang APBN sehingga proyek tersebut tetap berjalan tanpa kendala biaya.
Saat ini, Pemprov Riau telah mengajukan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan proses. Jika disetujui, pembangunan bisa dimulai setelah pembebasan lahan selesai.
Menanggapi usulan Gubernur Riau tersebut, Anggota DPRD Riau Komisi IV, Kasir, sangat mendukung langkah Pemprov Riau dalam mengajukan pendanaan ke APBN. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah defisit mengharuskan daerah untuk mencari alternatif lain.
"Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Dengan APBD yang defisit, penggunaan APBN menjadi solusi. Semoga upaya lobi ke Kementerian PUPR proyek ini terealisasi," ujar Kasir, Selasa (1/7/2025).
Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru itu menyebut, pembangunan flyover di Simpang Panam ini sangat penting karena kondisi kemacetan yang sangat parah. Karena itu, dirinya berharap jika sudah dibangun flyover, maka akan mampu memperlancar arus lalu lintas Panam.
"Kemudian juga akan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat Pekanbaru," pungkasnya.
Diketahui, Simpang Empat Panam merupakan salah satu titik tersibuk di Pekanbaru. Simpang itu merupakan pintu masuk dan keluar Kota Pekanbaru. Ditambah lagi, jalur itu sekaligus lalu lintas antar kabupaten/kota se-Riau.
