PEKANBARU (HALOBISNIS) – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, SE MM, bergerak cepat dalam mengimplementasikan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Melalui rapat koordinasi yang digelar di aula lantai VI Komplek Perkantoran Tenayan Raya pada Rabu (4/2/2026), Agung menekankan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru wajib mengubah pola pikir dalam melayani masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Pj Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah se-Kota Pekanbaru. Agenda utama pertemuan ini adalah mendistribusikan poin-poin krusial hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Presiden demi menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan menyentuh kebutuhan rakyat.
"Kita baru saja pulang dari Rakornas, tentu kita ingin segera mendistribusikan informasi dan arahan penting dari Bapak Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kota Pekanbaru agar ada keselarasan visi," ujar Wali Kota Agung Nugroho usai memimpin rapat tersebut.
Dalam arahannya, Agung mengingatkan jajaran birokrat bahwa sumber pendanaan pembangunan daerah sejatinya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program nyata yang manfaatnya bisa dirasakan langsung.
"Masyarakat adalah pembayar pajak, APBD bersumber dari mereka, dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah kota. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur, akses pendidikan yang merata, hingga layanan kesehatan prima," terang Agung secara tegas di hadapan peserta rapat.
Selain penguatan pelayanan publik, rapat ini juga membahas akselerasi program Indonesia Asri. Pekanbaru sendiri telah menginisiasi langkah ini sejak tahun 2025 melalui visi Pekanbaru Green City sebagai bagian dari komitmen mendukung pelestarian lingkungan dan kenyamanan tempat tinggal bagi warga kota.
Sebagai langkah konkret dari program tersebut, Agung menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk memulai hari dengan aksi kebersihan lingkungan secara rutin. "Kita akan mewajibkan 30 menit sebelum masuk kantor untuk gotong royong di lingkungan masing-masing guna menciptakan suasana kerja dan kota yang lebih bersih," tambahnya.
Di sisi lain, penataan estetika kota turut menjadi prioritas pengawasan ke depan. Pemerintah kota akan menggencarkan penertiban tiang baliho yang tidak memiliki izin atau pemasangannya semrawut demi mewujudkan wajah kota yang lebih asri. Agung berharap sinergi dari level lurah hingga kepala dinas dapat memastikan seluruh instruksi presiden ini berjalan efektif di lapangan.