PEKANBARU (HALOBISNIS) - Meski telah beroperasi lebih kurang tujuh bulan, Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat. Masih terdapat warga yang memilih tidak menggunakan jasa pengangkutan sampah tersebut.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz menilai salah satu faktor penyebabnya adalah persoalan tarif layanan yang dirasakan sebagian masyarakat cukup memberatkan.
Menurutnya, saat ini LPS dikenakan biaya retribusi per tonase sebesar Rp100. Beban tersebut, kata Zulfan, secara otomatis berdampak pada tarif yang dibayarkan masyarakat karena LPS juga harus menutup biaya operasional sekaligus mengambil margin keuntungan.
“Mungkin kenapa masih ada warga yang memilih buang sampah sendiri, salah satunya karena tarif. LPS juga tentu mengambil keuntungan untuk operasional mereka. Apalagi ada biaya per tonase Rp100 itu, otomatis memengaruhi tarif ke masyarakat,” ujar Zulfan, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, kondisi ini membuat tarif pengangkutan sampah yang sebelumnya berkisar Rp15 ribu per bulan di beberapa tempat, kini bisa mencapai Rp30 ribu. Kenaikan tersebut dinilai wajar jika menimbulkan keberatan di tengah masyarakat.
“Dulu mungkin bayar Rp15 ribu, sekarang jadi Rp30 ribu. Tentu ada yang merasa berat. Karena itu perlu evaluasi, misalnya biaya tonase itu dihapus atau diturunkan, jangan lagi Rp100. Bisa saja Rp25 misalnya. Dengan begitu tarif ke masyarakat bisa ditekan,” jelasnya.
Zulfan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar memberikan subsidi kepada LPS agar biaya operasional bisa ditekan tanpa harus membebani warga. Ia optimis dengan adanya dukungan tersebut, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan LPS akan meningkat.
“Kalau ada subsidi pemerintah ke LPS, tentu tarif bisa turun. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa keberatan. Kemudian LPS juga semangat kerjanya,” katanya.
Selain soal tarif, sejumlah warga juga mengaku enggan berlangganan layanan LPS karena jadwal pengangkutan sampah dinilai belum maksimal. Di beberapa wilayah, sampah disebut hanya diangkut satu kali dalam sepekan sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan.
Zulfan juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jadwal pengangkutan. Ia juga menilai idealnya pengangkutan dilakukan minimal tiga kali dalam sepekan agar sampah tidak menumpuk terlalu lama di lingkungan permukiman.
“Kalau hanya sekali atau dua kali seminggu, sampah bisa menimbulkan bakteri, ulat, jamur, dan menjadi sumber penyakit. Ini juga perlu jadi evaluasi untuk kawan-kawan LPS,” tegasnya.
Lebih lanjut, Politisi Nasdem ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di kawasan permukiman. Terlebih baru-baru ini ada kejadian pembakaran sampah di Perumahan Cendana, Kecamatan Rumbai.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan polusi udara, tetapi juga tidak menyelesaikan persoalan sampah secara tuntas.
“Bakar sampah itu tidak dianjurkan, pertama menimbulkan polusi dan kedua bakar sampah itu juga tidak menghancurkannya. Apalagi kita tinggal di daerah perkotaan. Kalau dibakar di permukiman, itu mengganggu orang lain, dan jelas tidak boleh,” pungkasnya.