PEKANBARU (HALOBISNIS) - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto sampaikan nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Riau 2026, Rabu (26/11/2025).
Dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 oleh Gubernur tersebut, SF Hariyanto menyebut bahwa ekonomi Riau menunjukkan perbaikan.
Pertumbuhan ekonomi di triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4.98 persen meningkat dari triwulan sebelumnya 4.59 persen. Riau tetap menjadi kekuatan utama di Sumatera dengan kontribusi 22.95 persen terhadap PDRB regional serta berkontribusi 5.14 persen terhadap perekonomian nasional.
Posisi Riau sebagai peringkat keenam terbesar di Indonesia dan terbesar Kedua di luar Jawa. Ini menjadi modal penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan.
"Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan, yaitu "Penguatan Pondasi Transformasi dan Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan," ujar SF Hariyanto.
Dikatakannya, tema tersebut dijabarkan dalam empat fokus utama yakni, transformasi sosial, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur.
Seluruhnya diarahkan untuk memastikan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif.
Begitu juga dalam menjaga stabilitas harga, Pemprov Riau menargetkan bahwa inflasi di Riau pada tahun 2026 tetap di bawah 3 persen. Target ini didukung oleh kolaborasi melalui TPID, penguatan pasokan, serta pengendalian harga pada periode hari besar keagamaan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Di tahun 2026 mendatang, pendapatan daerah Provinsi Riau diperkirakan Rp8,254 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,279 triliun, pendapatan transfer Rp2,965 triliun dan lain-lain pendapatan yang sebesar Rp9,25 miliar.
"Peningkatan PAD terus diupayakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pengendalian kebocoran, serta meningkatkan transparansi Pemerintah Provinsi Riau. Kita juga memperjuangkan pengembalian PPN 21 sebagai pendapatan daerah, optimalisasi bagi hasil sawit, serta memaksimalkan peluang dari penemuan cadangan migas non-konvensional pada blok-blok yang ada," ungkapnya.
Kemudian dari sisi belanja daerah, SF menyebut bahwa belanja di tahun 2026 direncanakan sebesar Rp8,3 triliun. Belanja daerah ini akan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, serta dukungan terhadap transformasi ekonomi, dan tata kelola, dengan proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) ditetapkan sebesar Rp60,8 miliar sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel.
Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh perangkat daerah untuk memastikan bahwa program dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kedisiplinan dalam pelaksanaan program serta komitmen terhadap transparansi menjadi kunci penting dan memastikan APBD berjalan efektif dengan tata kelola yang kuat dan kerjasama yang solid.
"Kita juga dapat memastikan seluruh agenda pembangunan tahun 2026 menjadi sasaran yang telah kita tetapkan," pungkasnya.