PEKANBARU (HALOBISNIS) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membahas persoalan pegawai non-ASN dan non-Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Aliansi Honorer Non-ASN di lingkungan pemerintah setempat.
Rapat yang dipimpin Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (8/10/2025) diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian di OPD Pemprov Riau.
"Hari ini kita merespon keluhan Aliansi Honorer Non-Database BKN baik itu yang tidak lulus CPNS dan PPPK. Bagaimana nasib mereka," Asisten III Setdaprov Riau M Job Kurniawan.
Job mengatakan, sebelumnya aliansi tersebut sudah bertemu dengan Pak Gubernur dan Sekda Riau. Namun pihaknya perlu mengkonfirmasi data rinci di masing-masing OPD.
"Makanya hari ini kami kumpulan semua Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian OPD. Kita memberi waktu dua hari sampai hari Jumat untuk mendata dan menginventarisir honorer Non-Database. Karena kita ingin melihat secara detail," ujarnya.
Data tersebut digunakan sebagai pedoman Pemprov Riau untuk diperjuangkan ke Pemerintah Pusat. Sebab para honorer tersebut ada yang sudah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa diangkat menjadi PPPK, karena tidak masuk database BKN.
"Mereka ini kan sudah bekerjasama bertahun-tahun namun tidak masuk database. Sehingga mereka minta perlakuan sama dengan pegawai lainnya PPPK yang tidak lulus seleksi masuk PPPK Paruh Waktu. Untuk memperjuangkan itu tentu kita ingin lihat datanya, sehingga ketika ada peluang akan kita suarakan," terangnya.
Ditanya ada berapa honorer Non-ASN dan Non-Database di Pemprov Riau, Job Kurniawan menyatakan jika data tersebut yang belum pihaknya pegang.
"Itu yang kami belum tau. Makanya hari ini kita kumpulkan, karena jumlahnya di OPD berbeda-beda, dan bermacam-macam persoalannya, ada yang TMS dan lainnya.
Apakah honorer Non-ASN dan Non-Database tersebut bakal dirumahkan, Job menegaskan, kebijakan merumahkan belum ada. Karena mereka kadang SK nya masih tenaga kebersihan (CS) dan tenaga keamanan.
Dari hasil pertemuan tersebut, lanjut Job Kurniawan, setidak ada tiga kategori honorer. Pertama honorer Non-Database yang tidak lulus PPPK, kedua honorer Non-Database tidak lulus CPNS dan ketiga guru bantu.
"Guru Bantu ini bukan mereka yang ingin ditugaskan di swasta. Kalau mereka ditugaskan di sekolah negeri mungkin sudah menjadi pegawai negeri. Tentu kami merasa guru bantu ini layak lah untuk diperjuangkan. Nanti datanya akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda, nanti kita suarakan persoalan ini ke intansi terkait di pusat," paparnya.
"Sikap kita Pemprov Riau selagi aturannya ada, pasti akan kami perjuangan. Kalau tidak ada aturan bagaimana kami menjalankan. Seperti kemarin PPPK yang tidak lulus seleksi tahap II ada aturan paruh waktu kita usulkan PPPK paruh waktu. Kalau kebijakan nasional bisa mengakomodir mereka, tentu akan kita tampung semua," tutupnya.