PEKANBARU (HALOBISNIS) - Komisi II DPRD Riau sangat menyayangkan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didominasi oleh gaji dan tunjangan pegawai. Sementara anggaran untuk kegiatan hanya sedikit.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat di sela-sela rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Senin (15/9/2025).
Adam menyebut, APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan didominasi oleh gaji dan tunjangan pegawai. Bahkan belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai saja sampai 70 persen.
Pagu anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sekitar Rp41,4 miliar lebih. Hingga 3 September 2025, realisasi keuangan di dinas tersebut sudah mencapai Rp29,3 miliar atau sekitar 70 persen dari total anggaran. Sementara realisasi fisik sudah mencapai 83,87 persen.
"Gaji dan tunjangan mereka 70 persen dari anggaran yang ada. Ini kan banyak, mestinya gaji pegawai itu kan di bawah 50 persen," ungkap Adam.
Anggota Fraksi PKS itu mempertanyakan bagaimana Pemerintah Provinsi Riau menganggarkannya. Menurutnya, gaji pegawai itu di bawah 50 persen, namun ini sudah 70 persen.
"Bagaimana kita membangun Riau ini kalau gaji pegawai sebanyak itu," ucapnya.
Dikatakannya, yang mengetahui kondisi ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Gubernur.
"Meletakkan pegawai terlalu banyak di satu dinas, sehingga tidak ada kerjanya," sebutnya.