BENGKALIS (HALOBISNIS) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis menggelar Operasi Wirawaspada selama dua hari berturut-turut, pada 15 hingga 16 Juli 2025. Operasi ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau.
Operasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kanim Bengkalis, Hendy Prakoso Aji, dengan menyasar sejumlah hotel, tempat penginapan, serta perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi lokasi aktivitas WNA.
“Operasi Wirawaspada ini digelar untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku,” kata Hendy, Jumat (18/7/2025).
Ia menambahkan, wilayah Bengkalis kerap dikunjungi oleh WNA, terutama dari negara tetangga seperti Malaysia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan wilayah.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran operasi meliputi Hello Hotel dan Hotel Berlian di Kecamatan Bengkalis, serta Hotel Grand Zuri di Kecamatan Mandau. Dari hasil pemeriksaan petugas, tidak ditemukan adanya WNA yang menginap di lokasi-lokasi tersebut.
Selain penginapan, tim imigrasi juga menyambangi sejumlah perusahaan di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, yakni PT SLB dan PT BDSI. Di PT BDSI, petugas mendapati tiga WNA asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ketiganya terbukti memiliki dokumen keimigrasian lengkap dan sah, serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aturan keimigrasian.
“Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan serentak yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia. Ini juga menjadi bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta menegakkan hukum di bidang keimigrasian,” jelas Hendy.
Imigrasi Bengkalis menegaskan akan terus melakukan pengawasan rutin dan responsif terhadap setiap informasi masyarakat terkait keberadaan WNA di wilayah kerjanya. Langkah ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kedaulatan negara, serta mendukung penegakan hukum secara konsisten.