PEKANBARU (HALOBISNIS) - Besaran iuran sampah yang dipungut oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) masih menjadi keluhan masyarakat. Pasalnya, besaran iuran yang disepakati dengan LPS dinilai masih memberatkan warga.
Terlebih lagi, besaran iuran sampah yang ditarik oleh LPS kepada masyarakat merata tanpa ada perbedaan sesuai tipe rumah ataupun luas tempat tinggal.
Kondisi ini pun mendapat sorotan dari Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru, Ginda Burnama. Menurutnya, kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terhadap besaran iuran yang ditarik LPS perlu dievaluasi kembali.
Dikatakannya, Pemko Pekanbaru harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga dalam menetapkan iuran sampah. Seharusnya, besaran iuran sampah itu tidak disamaratakan.
"Untuk RSH (Rumah Sederhana Sehat), iuran Rp15 ribu per bulan sangat berat. Kita minta Pemko Pekanbaru harus memetakan mana warga yang mampu dan tidak, jangan disamaratakan," ujar Ginda, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, penetapan iuran tersebut belum melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Mereka yang terlibat dalam penetapan itu hanya RT, RW, perangkat kelurahan, dan tokoh masyarakat.
"Padahal, yang paling terdampak adalah warga biasa. Harus ada sosialisasi dan musyawarah terbuka," sebutnya.
Untuk itu, dirinya mengingatkan agar Pemko Pekanbaru memastikan tidak ada pungutan liar oleh LPS. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta untuk memetakan kondisi tiap wilayah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar-LPS.
"Kini tinggal pemetaan saja, daerah mana yang memang bisa dikelola LPS dan mana yang mungkin LPS bisa dibantu dengan APBD. Karena justifikasi kita harus dalam juga, jangan sampai ini jadi pungutan liar yang sepakat atas kesepakatan beberapa orang," jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemko Pekanbaru agar segera mencari solusi, seperti subsidi silang atau penyesuaian tarif berdasarkan tingkat ekonomi warga. Dirinya tidak ingin, pengelolaan sampah seperti ini malah menambah beban masyarakat.