ROHUL (HALOBISNIS) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) menegaskan komitmennya terhadap sistem pendidikan yang bersih dan adil dengan menandatangani Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar pada Selasa (24/6/2025) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati ini dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tahap penerimaan siswa baru. Ia menolak keras segala bentuk titipan, pungli, dan praktik kecurangan dalam proses seleksi masuk sekolah.
“Setiap anak di Rokan Hulu memiliki hak yang sama atas pendidikan berkualitas. Kita ingin sistem yang jujur, tanpa celah untuk praktik curang atau penyalahgunaan wewenang,” tegas Bupati Anton.
Ia juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) untuk segera melakukan sosialisasi luas agar masyarakat memahami mekanisme SPMB yang berlaku.
Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakapolres Rohul Kompol Rahmat Hidayat, Ketua DPRD Hj. Sumiartini, Sekda Rohul M. Zaki, serta Kepala Disdikpora Damri Poti bersama jajaran. Keterlibatan berbagai unsur ini memperkuat komitmen lintas sektor dalam menjaga integritas pendidikan di Rokan Hulu.
Kepala Disdikpora Damri Poti menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pendaftaran yang dapat diakses secara manual maupun digital, guna memudahkan masyarakat. Ia juga menjamin adanya pengawasan ketat terhadap setiap laporan masyarakat.
“Kami siap menindaklanjuti setiap laporan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Proses ini harus bersih dan adil,” ujar Damri.
Lebih lanjut, Damri memastikan bahwa pendaftaran siswa baru tahun 2025 sepenuhnya gratis, sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu.
“Kami sudah instruksikan seluruh sekolah untuk tidak melakukan kutipan dalam bentuk apa pun. Pendidikan adalah hak, bukan ladang pungutan liar,” tegasnya.
Penandatanganan Fakta Integritas ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemkab Rokan Hulu membangun sistem pendidikan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan daerah.
Dengan sistem yang lebih transparan dan berkeadilan, diharapkan seluruh anak di Rokan Hulu mendapat kesempatan setara untuk mengakses pendidikan bermutu tanpa hambatan biaya atau diskriminasi.