PEKANBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mendapat sorotan tajam terkait minimnya sosialisasi tarif parkir terbaru kepada masyarakat. Ironisnya, Satpol PP justru yang terlihat aktif di lapangan, melakukan sosialisasi kepada para juru parkir (jukir) dan pengguna jalan.
Kepala Dishub Pekanbaru, Yuliarso, membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan sosialisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur peninjauan tarif retribusi jasa parkir di tepi jalan umum. “Kami terus melakukan sosialisasi di lapangan, mungkin saja tidak terekspos. Tapi arahan Pak Wali sudah kita tindak lanjuti. Dan memang masih ada beberapa hal yang sedang kita tuntaskan,” ujar Yuliarso, Selasa (18/3/2025).
Ia menyampaikan terima kasih atas laporan dan masukan dari masyarakat terkait penerapan tarif parkir, dan mengimbau warga untuk menyampaikan aduan melalui hotline Dishub atau media resmi Pemko Pekanbaru.
Sejalan dengan arahan tersebut, Dishub mengklaim telah melakukan pengawasan di lapangan, menutup papan pengumuman lama, serta meminta UPT Perparkiran melakukan pengawasan intensif.
Sementara itu, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa polemik tarif parkir seharusnya sudah tidak ada lagi, karena tarif baru telah disepakati bersama PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) selaku operator.
Agung secara terang-terangan menegur Kepala Dishub agar sosialisasi tidak lagi dikerjakan oleh Satpol PP, melainkan oleh Dishub Pekanbaru.“Kami berharap kerjaan ini dikerjakan oleh Dishub, bukan Satpol PP. Ini tugas Dishub,” tegasnya.
Selain sosialisasi, Dishub juga diminta segera menarik karcis lama yang tidak sesuai tarif terbaru dan menindak jukir yang masih menggunakan karcis lama. Walikota juga menyatakan pihaknya telah menurunkan setoran operator sebagai kompensasi penurunan tarif.“Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan. Tarif sudah kita tetapkan, dan kita juga sudah longgarkan ke operator,” pungkas Agung.