PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid, berencana memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kebijakan ini diambil sebagai langkah rasional untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 yang mencapai Rp2 triliun lebih.
Dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau yang secara riil hanya sebesar Rp8 triliun dan belanja pegawai mencapai Rp4 triliun, pemotongan TPP dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
"Soal pemotongan TPP, saya sudah baca neraca keuangan, dari sisi undang-undang seharusnya belanja pegawai hanya 30 persen, tapi saat ini sudah mencapai 38 persen. Jika ditambah PPPK, bisa lebih dari 40 persen," ujar Gubri saat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau 2026, Rabu (12/3/2025).
Selain TPP, Gubri juga berencana memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan diskusi.
Namun, rencana ini mendapat penolakan dari anggota DPRD Riau, Ginda Burnama. Ia menilai pemotongan TPP tidak adil bagi pegawai yang telah bekerja keras.
"Saya tidak setuju kalau TPP dipotong. Hak-hak keringat dari OPD ini juga harus diperhatikan," ujar Ginda dalam rapat Forum Konsultasi Publik. Ia juga mengusulkan agar pegawai yang tidak bekerja optimal diganti atau dirotasi, bukan dengan memangkas tunjangan secara keseluruhan.
Menanggapi penolakan tersebut, Gubri menegaskan bahwa kebijakan ini harus diambil demi menyelamatkan keuangan daerah. Ia juga berjanji akan meninjau kembali kebijakan ini jika kondisi keuangan membaik di tahun berikutnya.
"Kebijakan ini tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi harus diambil agar daerah ini tidak bangkrut," tegasnya.