PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadapi defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun pada tahun ini. Meskipun demikian, defisit tersebut tidak berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq OH, menyampaikan bahwa Pemprov telah membayar 80% TPP untuk Januari. Namun, pembayaran untuk Februari masih menunggu kepastian keuangan, dengan mempertimbangkan skala prioritas seperti pembayaran listrik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Taufiq menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pengurangan TPP. "Sejauh ini belum ada kebijakan ke arah itu. Meskipun sedang dilakukan efisiensi anggaran, kita akan mencari solusi agar TPP tetap terjaga," ujarnya pada Senin (10/3/2025).
Terkait defisit anggaran yang cukup besar, Pemprov Riau telah menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna merancang strategi penanganan, termasuk kemungkinan tunda bayar dan tunda salur. Langkah ini akan dipastikan dalam waktu dekat agar ada kepastian angka untuk tinjauan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD).
Selanjutnya, Pemprov akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) setelah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini, DPRD masih dalam masa reses, yang diperkirakan selesai dalam 3-4 hari ke depan. Setelah itu, rapat antara TAPD dan Banggar akan kembali digelar untuk menentukan angka pasti defisit dan langkah penyelesaiannya.
"Rapat ini akan membahas strategi penyelesaian defisit sehingga keuangan daerah tetap terkendali," tutup Taufiq.