PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana mengelola sektor perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Rencana ini masih dalam tahap kajian dan berpotensi berujung pada pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau memanfaatkan BUMD yang sudah ada.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan hal ini usai mengunjungi Dinas Perkebunan Riau pada Rabu (5/3/25). Didampingi oleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, Wahid meminta Kepala Dinas Perkebunan, Syahrial Abdi, untuk merumuskan strategi pendirian BUMD perkebunan.
Menurut Wahid, rencana ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang sebelumnya bermasalah secara hukum dan telah berstatus inkrah di pengadilan. Pemerintah daerah akan mengelola lahan tersebut melalui badan usaha yang tepat.
Meskipun jumlah lahan yang akan dikelola dan potensi pendapatannya belum dirinci, Wahid optimis langkah ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, memastikan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait potensi dan kelayakan pengelolaan lahan sawit tersebut.
Salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak usaha SPR Trada yang telah menjajaki bisnis di sektor peternakan sapi perah. Namun, belum ada kepastian apakah SPR Trada dapat mengakomodasi gagasan Gubernur Wahid dalam mengelola perkebunan sawit.
Syahrial menegaskan bahwa kajian lebih mendalam diperlukan sebelum keputusan akhir diambil. Jika tidak sesuai dengan core bisnis BUMD yang sudah ada, opsi pembentukan BUMD baru tetap menjadi pertimbangan utama.