PEKANBARU - Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru untuk tahun 2025 diundur hingga setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru saat ini masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis terkait UMK dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebelum dapat melanjutkan proses penetapan.
Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Syamsuwir, mengungkapkan bahwa pembahasan UMK masih terhambat karena regulasi yang diperlukan belum diterima. Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Provinsi Riau juga belum diumumkan, yang berpengaruh pada proses penetapan UMK di tingkat kota.
"Untuk UMK belum, kita masih menunggu regulasi dari Kemenaker, begitu juga dengan provinsi yang belum menetapkan UMP," kata Syamsuwir, Kamis (21/11/2024).Syamsuwir juga menyampaikan bahwa pembahasan UMK Pekanbaru kemungkinan baru akan dimulai setelah Pilkada selesai. "Informasi terbarunya, pembahasan UMK diundur setelah Pilkada, setelah pencoblosan selesai baru akan dibahas," tambahnya.
Meskipun pembahasan diundur, Syamsuwir memastikan bahwa pengusulan dan penetapan UMK tetap dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Menurutnya, masih ada waktu satu bulan setelah Pilkada untuk menyelesaikan pembahasan dan mengusulkan UMK kepada provinsi.
Syamsuwir menjelaskan bahwa meskipun pembahasan dilakukan setelah Pilkada, UMK Pekanbaru untuk tahun 2025 tetap dapat ditetapkan dalam waktu yang masih cukup, yakni pada bulan Desember 2024. Hal ini penting agar UMK yang baru bisa segera diterapkan pada tahun mendatang.
"Karena setelah Pilkada masih ada Desember, satu bulan untuk membahas dan mengusulkan itu ke provinsi," ujarnya.
Dengan adanya penundaan ini, masyarakat, khususnya pekerja di Kota Pekanbaru, diharapkan tetap bersabar. Pembahasan UMK yang diundur ini diharapkan tidak mengganggu kestabilan ekonomi dan kesejahteraan pekerja di Kota Pekanbaru, dan tetap selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan.