PEKANBARU - Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki), dr Radityo Prakoso mengungkapkan, Indonesia kini tengah memasuki fase darurat penyakit jantung. Hal itu disebabkan kuantitas penderita penyakit jantung di Indonesia terus meningkat.
Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada 2013, disebutkan adanya peningkatan penyakit jantung sebesar 0,5%.
Kemudian, data Riskesdas pada 2018 melaporkan, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia mencapai 1,5%, dengan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 2,2%, DIY 2%, dan Gorontalo 2%.
Sementara itu, data di ASEAN pada 2021 menunjukkan, prevalensi penyakit jantung di Indonesia mencapai 5,8%.
Data itu, kata Radityo, menjadikan penyakit jantung sebagai penyebab kematian nomor dua di Indonesia. Namun, di saat Indonesia darurat penyakit jantung, jumlah dokter spesialis jantung justru kurang memadai.
"Sekarang kita punya 1.485 dokter spesialis jantung praktik aktif di seluruh Indonesia," ungkap Radityo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Radityo mengatakan, jumlah 1.485 dokter spesialis jantung di Indonesia terbilang minim. Sebab, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, rasio jumlah dokter spesialis jantung di Tanah Air belum ideal untuk memberikan pelayanan maksimal.
"Rasio dokter jantung dengan penduduk itu sebaiknya sekitar 1 banding 100.000. Jadi kalau berdasarkan data itu, maka kita masih butuh dokter jantung," ucapnya.
Selain itu, distribusi dokter spesialis jantung di Tanah Air juga menjadi persoalan. Dia menjelaskan, distribusi dokter spesialis jantung masih tersentral di Pulau Jawa. Padahal, angka penderita penyakit jantung juga cukup tinggi di berbagai daerah.
"Dari 1.485 dokter itu distribusinya belum merata. Jadi ini bisa dikatakan kita masih kurang tanggap dalam menangani penyakit jantung ini," imbuhnya.
Merespons jumlah dokter spesialis yang belum memadai itu, Radityo menuturkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah agar persoalan tersebut tertangani.
"Oleh karena itu, kami dari profesi bekerja sama dengan stakeholders dari pemerintah, dari sektor swasta, kita berusaha untuk memenuhi hal ini," tandasnya.