PEKANBARU (HALOBISNIS) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Kaderismanto, berharap tahun 2026 pendapatan daerah meningkat.
Setelah setahun kondisi APBD Riau dibebani oleh tunda bayar 2024, kini kembali dihadapkan dengan transfer ke daerah yang dipangkas pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Pusat memotong transfer ke daerah (TKD) Provinsi Riau sebesar Rp1,2 triliun.
Pemangkasan TKD tersebut berdampak pada APBD Riau tahun 2026 yang hanya tinggal Rp8,321 triliun. Dengan angka tersebut, klasifikasi APBD Riau pun ikut turun dari tinggi ke sedang.
Dampak turunnya klasifikasi APBD Riau tersebut, Pemprov Riau harus melakukan penyesuaian ulang, terutama belanja pegawai, termasuk Anggota DPRD Riau.
Melihat kondisi tersebut, Kaderismanto, sangat berharap Plt Gubernur Riau beserta jajarannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dia juga mendukung upaya Plt Gubernur bagaimana agar sektor pendapatan meningkat.
Rencananya, Pemprov Riau akan bentuk tim percepatan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini disiapkan Pemprov Riau menyikapi penurunan pendapatan yang dialami Provinsi Riau.
"Saya yakin pak Gubernur karena pengalaman beliau yang begitu panjang di Badan Pendapatan Daerah, saya yakin beliau punya kemampuan lebih untuk bagaimana mendorong sektor pendapatan ini," ujar Kade, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, Plt Gubernur bisa mengevaluasi apa yang selema ini belum tersentuh bisa dilakukan pendekatan. Kemudian meningkatkan pendapatan yang belum maksimal.
"Kemudian di mana terjadi kebocoran-kebocoran, karena kemarin Pak Gubernur menyinggung ada beberapa sisi terjadi kebocoran, yang mungkin belum signifikan diberdayakan, sehingga kebocoran itu nanti menjadi tidak bocor lagi dan itu bisa masuk kas daerah," ungkapnya.
"Saya sepakat betul, kita dukunglah, kita dukung penuh supaya memang targetnya itu bisa tercapai, minimal ya kalau misalkan targetnya bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, itu kan sudah luar biasa untuk mempercepat pembangunan," sambungnya.