PEKANBARU (HALOBISNIS) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan evaluasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2026. Saat ini ada 6 BUMD Provinsi Riau yang terus berjalan.
Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengaku sangat mendukung rencana evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi merupakan langkan yang terbaik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu mengingat, dari 6 BUMD Riau, mayoritas belum optimal memberikan kontribusi kepada daerah. Dengan adanya rencana evaluasi ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai dividen kepada daerah.
"BUMD kita memang ada yang belum bekerja dengan baik, ada yang harus diselesaikan persoalan internalnya," ujar Edi, Senin (5/1/2026).
Namun begitu, dirinya menyarankan agar evaluasi yang dilakukan Pemprov Riau dilakukan dengan skalai prioritas. Artinya, evaluasi dilakukan terhadap BUMD yang memang saat ini perlu dilakukan evaluasi.
"Seperti BRK Syariah yang sampai saat ini struktur kepengurusannya belum terpenuhi. Kemudian PT PIR yang saat juga tidak ada aktivitas sama sekali," ucap Politisi Gerindra dari Dapil Kampar itu.
Dalam proses evaluasi total ini, kata Edi, merupakan bagian dari tujuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah oleh DPRD Riau.
"Dan saat ini Pemprov juga sudah ada tim percepatan yang sama dan kita akan sinkronkan agar penyerapan PAD kita di BUMD bisa lebih maksimal. Termasuk mengevaluasi seluruh BUMD kita secara total," jelasnya.