PEKANBARU (HALOBISNIS) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Tekad Abidin mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat terkait persoalan penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Aduan tersebut mayoritas menyangkut warga yang merasa dikeluarkan dari daftar penerima bantuan, meskipun dinilai masih layak menerima.
Ia meminta agar para pendamping sosial benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara profesional. Ia menyampaikan, pendamping harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data, serta berkoordinasi dengan RT dan RW setempat.
“Pendamping harus turun ke lapangan, berkoordinasi dengan RT/RW, dan melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kalau memang masih layak, jangan sampai dikeluarkan dari daftar penerima bantuan,” ujar Tekad, Rabu (17/12/2025).
Ia mengingatkan agar tidak ada tendensi pribadi dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan.
“Jangan ada kepentingan atau tendensi pribadi dalam mengambil keputusan, apalagi sampai mengeluarkan orang tidak mampu dari daftar penerima bantuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP ini menegaskan, akan memastikan komitmen Dinas Sosial dan para pendamping sosial dalam menjalankan tupoksi sesuai aturan.
“Kami akan memastikan komitmen Dinsos dan para pendamping agar benar-benar menjalankan tupoksinya,” pungkasnya.