ROKANHILIR (HALOBISNIS) --Ditengah kebijakan efisiensi anggaran, pengadaan - pengadaan yang tak penting dan tidak menyentuh langsung masyarakat seharusnya dicoret atau dibatalkan.
Namun itu tidak berlaku di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalokasikan anggaran untuk pembelian kendaraan dinas.
Lima OPD itu, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal ini terungkap berdasarkan data yang dihimpun celotehriau.com. Dinas Sosial, menganggarkan untuk pembelian minibus dengan pagu Rp 659.136.000
Selanjutnya dinas itu juga mengalokasikan pembelian kendaraan dinas untuk pejabat eselon II senilai Rp 443.210.790. Namun untuk jenis kendaraan tidak tercantum.
Sementara itu, Dinas Perhubungan menganggarkan pembelian Double cabin untuk kendaraan kantor dan operasional lapangannya sebesar Rp 475.248.000.
Sedangkan Dinas PMD menganggarkan uang negara untuk pembelian kendaraan pejabat eselon II dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 659.136.000. Untuk jenis tidak tercantum.
Terakhir BPBD, mereka menganggarkan uang rakyat untuk pembelian kendaraan yang sama dengan Dinas Sosial, Double Garden dengan pagu Rp 527.525.280.