PEKANBARU (HALOBISNIS) - Direktur Utama (Dirut) Sarana Pembangunan Riau (SPR), Ida Yulita Susanti, memastikan bahwa pemindahan Kantor SPR Langgak dari Jakarta ke Pekanbaru sudah melalui kajian yang sangat matang.
Ida menyebut, pemindahan kantor SPR Langgak tersebut sudah dilakukan perhitungan di berbagai sektor. Terutama dalam hal efisiensi anggaran serta meningkatkan laba dividen bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pemegang saham.
"Kita saat ini dituntut untuk melakukan efisiensi dan memberikan laba dividen kepada Pemprov Riau sebagai pemegang saham. Karena itu kita melakukan inventarisir sektor mana saja yang bisa diefisiensikan," ujar Ida, Jumat (12/9/2025).
Dari penghitungan yang telah dilakukan, pihaknya menilai bahwa pemindahan kantor SPR Langgak dari Jakarta ke Riau merupakan salah satu langkah yang dapat mengefisiensi anggaran. Bahkan dengan pemindahan kantor tersebut, dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.
"Ketika kantor SPR Langgak pindah ke Riau, maka NPWP-nya pindah ke Riau, otomatis pajaknya retribusi masuk ke Riau. Hari ini karena dia di Jakarta, tentu pajak dan retribusinya masuk ke Jakarta," sebutnya.
Ketua PDK Kosgoro Riau itu menegaskan, bahwa SPR Langgak ini merupakan perusahaan migas. Sesuai aturan SKK Migas bukanlah mewajibkan berkedudukan di Jakarta, tetapi harus ada kantor perwakilan di Jakarta.
"Kalau hanya kantor perwakilan saja di Jakarta, tentunya kita tidak perlu biaya yang besar, cukup kantor perwakilan saja," ucapnya.
Selain itu, pemindahan kantor SPR Langgak ke Riau juga mengurangi cost hilir mudik ataupun biaya operasional. Hal itu dikarenakan wilayah kerja SPR Langgak berada di Riau.
"Saat ini biaya cost operasional SPR Langgak itu di angka 52 persen. Di sisi migas, cost 52 persen itu sangat tinggi, sementara PHR saja hanya di angka 32 persen. Bahkan Caltex saat itu cuma 16 persen. Kenapa tinggi, karena tidak terkontrol dengan baik, sehingga muncul angka cost operasional itu sampai 52 persen," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dirinya menilai bahwa pemindahan Kantor SPR Langgak ke Riau sangatlah tepat. Bahkan mampu menekan biaya operasional sekitar 40 persen.
"Jadi kita pindahkan ke Riau supaya kita bisa mengawasi secara langsung, sehingga cost operasional ini paling tidak bisa kita tekan sama dengan standar PHR. Walaupun PHR ribuan barel per hari, sementara kita 26 sumur per hari hanya 430 barel, jadi harus kita kontrol," jelasnya.
Kemudian terkait tenaga kerja, dirinya juga memastikan bahwa tidak persoalan. Pasalnya, 90 persen pegawai di SPR merupakan orang Riau dan hanya 10 persen yang dari Jakarta.
Ia menyebut, sebelum dirinya masuk sebagai Direktur, SPR terakhir hanya memberikan dividen Rp1,7 miliar kepada Pemprov Riau.
"Sebelum saya masuk cuma Rp1,7 miliar, makanya kita pindahkan SPR Langgak ini dari Jakarta ke Riau. Kalau kita pertahankan SPR Langgak di Jakarta, ini bisa tutup, bisa collapse," katanya.
"Makanya perpindahan Kantor SPR Langgak ke Riau ini wajib memang kita lakukan kalau memang ingin SPR Langgak kembali sehat. Bisa memberikan dividen kepada daerah," sambungnya.
Dikatakannya, saat ini pemindahan kantor SPR Langgak tersebut sedang berproses. Namun begitu, semua direksi sudah berkantor di Pekanbaru. Dengan berkantor di Pekanbaru, ia mengaku lebih mudah mengontrol perusahaan dan berharap optimis bisa memberikan dividen kepada Provinsi Riau.