PEKANBARU (HALOBISNIS) - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, di ruang Komisi IV, Senin (25/8/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois mengatakan bahwa rapat tersebut semestinya membahas realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2025.
“Namun, karena data yang dibutuhkan belum disajikan, pembahasan kita alihkan pada evaluasi program Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir,” ujar Rois.
Menurutnya, program LPS ini merupakan terobosan positif dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Namun, perlu adanya penguatan terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem iuran yang diberlakukan.
“Kita apresiasi program ini, tapi perlu ditata lebih baik di lapangan. Yang terpenting sekarang, LPS harus gencar mensosialisasikan soal iuran. Karena kalau masyarakat sudah membayar iuran, sampah akan dijemput langsung ke rumah masing-masing,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program LPS sangat bergantung pada partisipasi masyarakat melalui pembayaran iuran secara rutin. Dengan begitu, pengangkutan sampah dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi tumpukan sampah di lingkungan warga.
"Jadi itu kita sarankan DLHK bersama LPS. Kalau iuran ini dipahami dan dijalankan masyarakat, otomatis pengelolaan sampah akan lebih tertib. Jadi sosialisasi manfaat dan mekanisme iuran ini harus benar-benar maksimal," tegasnya.