PEKANBARU (HALOBISNIS) - Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen TNI Dody Triwinarto, menegaskan tidak ada relokasi warga dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ke Pulau Mendol atau Pulau Penyalai, Kabupaten Pelalawan. Ia menyatakan isu yang beredar tidak benar.
“Itu tidak benar, mana mungkin relokasi ke Pulau Mendol, jangan salah persepsi, tidak ya,” ujar Mayjen Dody usah serah terima 3.000 hektare lahan masyarakat yang masuk TNTN, di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Pelalawan, Rabu (30/7/2025).
Mayjen Dody mengaku heran atas munculnya isu relokasi yang tidak berdasar itu. Ia menjelaskan bahwa relokasi warga dilakukan di sekitar tempat tinggal mereka semula, bukan ke wilayah terpencil seperti yang ramai dibicarakan.
“Saya tidak mengerti (ada isu relokasi) Pulau Mendol, saya tidak tahu. Yang pasti (contohnya) warga sini (Desa Bagan Limau) direlokasi ke lokasi yang tidak jauh dari sini. Jadi saya pastikan itu (isu relokasi ke Pulau Mendol, red) tidak benar itu,” tegasnya.
Hingga saat ini, luas lahan TNTN yang telah berhasil dikuasai kembali oleh negara melalui pendekatan persuasif Satgas PKH telah mencapai sekitar 5.000 hektare. Serah terima lahan ini dilakukan secara bertahap oleh masyarakat yang telah memahami pentingnya konservasi.
"Alhamdulillah dalam waktu 3 minggu ini, pokoknya setiap minggu ada (penyerahan) yang lumayan besar, kita buat acara simbolis seperti ini, sebagai contoh dan edukasi. Kurang lebih luasannya (yang berhasil dikuasai kembali) sudah hampir 5 ribu hektare,” jelas Mayjen Dody.
Lahan yang dikembalikan mencakup berbagai skala, dari puluhan hingga ribuan hektare. Semua dilakukan secara sukarela oleh masyarakat setelah mendapat pemahaman dari tim Satgas.
"Kurang lebih sudah 4.700-an hektare, kurang lebih. Dan ini akan terus berproses. Insyaallah minggu depan kita lakukan lagi. Di mana tempat yang memang warga dengan penuh kesadaran, dia paham tentang situasi ini. Kita akan laksanakan lagi seperti ini,” katanya.
Menurut Mayjen Dody, warga yang menyerahkan lahan akan mendapat lahan pengganti di luar kawasan TNTN. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan, termasuk pembentukan kelompok tani dan koperasi.
“Mungkin nanti akan dikembangkan menjadi koperasi. Nanti akan dipimpin oleh Pak Kades dan Pak Sekdes, perangkat desa dikoordinir. Pelan-pelan mencari solusi kita untuk lahan pengganti yang di luar TNTN,” bebernya.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap warga Desa Bagan Limau yang dinilai sangat kooperatif dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar.
“Dan ini menjadi contoh, kita akan menepis semua isu-isu yang tidak benar. Isu-isu yang memang bisa memprovokasi,” tegas Mayjen Dody.
Proses relokasi dan pemberdayaan masyarakat, lanjutnya, tetap memperhatikan keberlangsungan pendidikan dan aktivitas sosial lainnya.
“Sekolah dalam proses ini tetap berjalan. Tentu nanti pada saat relokasi pun kita akan memindahkan sekolah di tempat yang ada penduduknya. Kemudian kegiatan aktivitas yang lain tetap berjalan,” ungkapnya.
Meski kegiatan serah terima berlangsung secara simbolis, proses verifikasi lahan tetap dilakukan secara cermat dan transparan.
“Insyaallah sambil berjalan kita verifikasi, verifikasi lahan yang mana, (punya) siapa, by name by address. Jadi dia punya berapa hektar, satu per satu dicatat sehingga jelas,” tutur dia.*