ROHUL (HALOBISNIS) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) menyatakan sikap tegas terhadap maraknya praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan.
Bupati Rohul Anton menegaskan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Judi Online yang akan bekerja secara khusus menangani kasus-kasus perjudian digital, dengan fokus awal menyasar lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Pemkab.
Langkah ini ditempuh menyusul banyaknya indikasi keterlibatan oknum ASN maupun pegawai honorer yang terjebak dalam aktivitas judi daring. Dampaknya tidak hanya mengganggu kinerja pemerintahan, namun juga menimbulkan persoalan ekonomi pribadi hingga konflik sosial di lingkungan kerja.
Bupati Anton menyebut bahwa birokrasi harus bersih dari perilaku menyimpang seperti ini, terlebih lagi jika terjadi di lembaga yang seharusnya memberi contoh moral kepada masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media, Bupati menyampaikan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pelaku di lingkungan pemerintah. Jika terbukti terlibat, sanksi keras akan dijatuhkan, mulai dari pembinaan, pemotongan tunjangan, penurunan pangkat, hingga pemecatan. Pemerintah daerah, ujarnya, tidak akan membiarkan institusi yang seharusnya menjadi teladan justru tercoreng oleh perilaku yang bertentangan dengan hukum.
"Satgas Anti Judi Online akan melibatkan sejumlah unsur seperti Inspektorat Daerah, BKPSDM, Dinas Kominfo, serta unsur penegak hukum dari Polres dan Kodim. Tim ini akan diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas digital para pegawai, termasuk pemeriksaan perangkat elektronik dinas serta penelusuran pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Sementara itu, Dinas Kominfo juga diminta untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs-situs perjudian melalui jaringan internet kantor pemerintahan," ujar Bupati Anton di sela-sela FGD yang digelar E-Sport Indonesia.
Bupati Anton juga mengungkap bahwa Satgas akan bekerja tidak hanya dalam ranah penindakan, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan pembinaan. Ia mendorong agar dilakukan edukasi menyeluruh mengenai bahaya judi online kepada seluruh ASN dan honorer, termasuk melalui sosialisasi hukum, pembentukan zona integritas, serta penandatanganan pakta integritas bebas judi digital.
Ia menyebutkan bahwa judi online telah menjadi "penyakit diam-diam" yang menjangkiti banyak kalangan, bahkan di lingkungan kerja sekalipun. Banyak yang awalnya terjebak karena bujukan iklan di media sosial, lalu terjerumus lebih dalam karena sifat judi yang adiktif dan menjanjikan uang cepat tanpa usaha. Dalam praktiknya, banyak korban yang bahkan menggunakan gaji bulanan, pinjaman online, atau dana keluarga demi mempertaruhkan keberuntungan yang semu.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak ingin kecanduan judi online menjadi budaya baru yang merusak integritas birokrasi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh Satgas akan bersifat menyeluruh, mulai dari investigasi hingga rehabilitasi.
Pegawai yang ketahuan terlibat akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan beratnya pelanggaran, namun pada saat yang sama, mereka juga akan diberi kesempatan untuk berubah melalui jalur pembinaan mental dan rohani.
Rencana pembentukan Satgas ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk seruan Presiden dan Kapolri yang meminta seluruh daerah bergerak cepat mengatasi persoalan judi online.
Bupati Anton menegaskan bahwa Rokan Hulu tidak akan menjadi daerah yang pasif terhadap instruksi tersebut. Sebaliknya, Rohul akan menjadi daerah yang aktif memerangi judi online, terutama di internal pemerintahan terlebih dahulu.
Masyarakat diminta ikut berperan dengan melaporkan indikasi kegiatan judi online, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat umum.
"Tidak ada tempat bagi pejudi dalam birokrasi Rohul. Pemerintahan yang bersih dan berintegritas hanya bisa terwujud jika seluruh elemen di dalamnya bebas dari praktik-praktik menyimpang seperti judi," pungkasnya.