PEKANBARU (HALOBISNIS) - Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois mengungkapkan, persiapan Layanan Pengelolaan Sampah (LPS) di Pekanbaru masih belum maksimal. Dari 83 kelurahan, baru sekitar 60-an yang siap membentuk LPS.
Tak hanya itu, kata Rois, juga ada perbedaan pendapat di masyarakat terkait iuran yang akan dipungut oleh LPS.
“Meski sifatnya iuran, kita minta ada batasan lah. Jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari," ujar Rois, Kamis (19/6/2025).
Rois menekankan pentingnya mematangkan strategi pengangkutan sampah dan mengantisipasi tumpukan sampah di pinggir jalan, pasar, dan gang-gang pemukiman warga, jelang LPS bekerja pada 2 Juli mendatang.
"Kami rasa perlu rapat lagi dengan DLHK sebelum LPS start bekerja memungut sampah di pemukiman warga," tambahnya.
Pemko Pekanbaru juga telah menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah sampah dengan menempatkan ASN dan THL di setiap kelurahan untuk mengawasi TPS ilegal dan mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan.
Rois berharap Pemko Pekanbaru dapat memperkuat strategi LPS agar dapat berjalan efektif dan efisien. "Kita harus pastikan bahwa LPS dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari," tuturnya.