PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul prediksi BMKG bahwa wilayah ini akan memasuki musim kemarau panjang pada Mei 2025, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Juni.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan, status siaga darurat bisa saja dinaikkan menjadi tanggap darurat jika intensitas kebakaran meningkat di sejumlah kabupaten/kota.
“Karhutla ini tidak boleh hanya ditangani oleh satu atau dua instansi saja. Semua lapisan masyarakat dan OPD harus terlibat. Kita sudah diberi amanah, dan harus mengoordinasikan penanganannya dengan baik,” tegas Gubri saat memberikan keterangan pers pada Sabtu (19/4/2025).
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kerja kolektif antara Pemprov, Forkopimda, TNI, Polri, serta masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan Karhutla. Tujuannya, agar kejadian besar Karhutla yang sempat melanda Riau beberapa tahun silam tidak terulang.
Sejak awal tahun 2025, Pemprov Riau telah melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti pemantauan hotspot, patroli lapangan, pengukuran tinggi muka air gambut, dan penanganan dini titik api.
“Persiapan kita sudah matang. Apel Siaga Karhutla, Fun Run, Jambore Karhutla, pembentukan Satgas hingga aktivasi Posko Utama akan digelar dalam waktu dekat,” jelas Abdul Wahid.
Memasuki periode rawan Mei–Oktober, pemadaman darat dan udara akan diperkuat, termasuk penegakan hukum terhadap pembakar lahan. Patroli, edukasi, serta pelayanan kesehatan juga akan ditingkatkan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.
Selain itu, Pemprov Riau juga telah merencanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap kedua pada Oktober mendatang, dan evaluasi status siaga darurat dijadwalkan pada November 2025.
“Kami berharap seluruh pihak tidak saling melempar tanggung jawab. Instansi yang telah diberi kepercayaan harus menjalankan tugas secara maksimal. Dengan semangat kebersamaan, InsyaAllah Karhutla dapat kita tangani dengan baik,” tutup Gubri.