PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid, berencana melakukan uji kompetensi terhadap seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan sebagai dasar untuk rotasi dan penyegaran jabatan di tingkat eselon II.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, pada Jumat (11/4/2025). Menurutnya, Pemprov telah mengirim surat permohonan izin pelaksanaan uji kompetensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Iya, Pak Gubernur ingin pejabat eselon II Pemprov ada rotasi sebagai bentuk penyegaran. Karena itu perlu dilakukan uji kompetensi seluruh pejabat eselon II," ungkap Zulkifli.
Dalam surat tersebut, seluruh nama pejabat eselon II telah diajukan. Namun berapa yang akan diakomodasi, masih menunggu rekomendasi dari BKN.
"Uji kompetensi ini untuk melihat siapa yang cocok di mana. Nanti pansel akan menilai berdasarkan jabatan sebelumnya, latar belakang pendidikan, dan kinerja pejabat," jelasnya.
Hasil uji kompetensi ini akan menjadi dasar bagi Gubernur untuk menentukan rotasi pejabat. Bahkan, bisa saja satu pejabat mendapat tiga rekomendasi jabatan, dan Gubernur akan memilih yang paling tepat.
Terkait kemungkinan adanya pejabat yang dinyatakan non job, Zulkifli tidak menampik. Hal itu bisa terjadi dalam konteks evaluasi kinerja, apalagi masa jabatan sejumlah pejabat eselon II telah melampaui dua tahun.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 21 pejabat eselon II yang telah menjabat lebih dari dua tahun, sehingga secara aturan dapat dievaluasi. Selain itu, ada 18 jabatan kosong, termasuk 1 jabatan eselon I (Sekdaprov Riau) dan 10 jabatan eselon II.
Selain itu, 5 pejabat eselon II akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, seperti Staf Ahli Bidang Pemerintah Kamsol dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Tengku Zul Effendi yang pensiun per 1 April. Menyusul, Kepala Biro Ortal dan Asisten III yang pensiun September serta Kepala Dinas Kominfo pada Oktober mendatang.
Ditambah lagi, terdapat kekosongan jabatan akibat pengunduran diri dan kondisi kesehatan, seperti di Biro Kesra Setdaprov Riau dan Kepala Bappeda Riau.