PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (9/4/2025).
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya melalui juru bicara. Salah satunya adalah Fraksi PPP PKS, yang menyatakan menerima LKPJ Bupati Kampar Tahun 2024, dengan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Hendri, juru bicara Fraksi PPP PKS.
Beberapa hal yang disoroti antara lain adalah persoalan tunda bayar yang dijanjikan akan diselesaikan oleh Bupati menjelang pertengahan tahun ini. Fraksi PPP PKS juga memberi perhatian serius pada masalah gaji (honor) guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) yang belum dibayarkan.
"Kita berharap soal tunda bayar ini, walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, segera diselesaikan. Begitu juga dengan gaji guru PDTA yang sampai sekarang belum dibayarkan," jelas Hendri.
Selain itu, Fraksi PPP PKS menyoroti penunjukan Plt Kepala Desa yang tidak berdomisili di wilayah yang dipimpinnya, sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga mengkritisi akses jalan menuju desa wisata yang masih buruk, khususnya ke Desa Wisata Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu.
Sorotan lain adalah terkait banyaknya Plt Kepala Sekolah yang dinilai memengaruhi proses pencairan dan penggunaan dana BOS, yang berdampak pada stabilitas dan kualitas pendidikan di Kampar.
"Kita berharap seluruh pandangan Fraksi PPP PKS dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah sehingga ada solusi konkret untuk kemajuan Kabupaten Kampar," tutup Hendri.