PEKANBARU - Pemerintahan Gubernur Riau yang baru, Abdul Wahid, bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto, akan mulai menjabat pada 7 Februari mendatang. Menyambut hal ini, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengingatkan pentingnya prinsip profesionalisme dalam proses pemilihan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Edi menegaskan bahwa pemilihan pimpinan BUMD sebaiknya tidak hanya mengandalkan faktor kedekatan dengan kepala daerah, tetapi harus berdasarkan kompetensi dan kemampuan mengelola bisnis. “Jangan hanya jadi tempat orang dekat gubernur, tapi pilihlah orang yang benar-benar profesional,” ujarnya.
Meski demikian, Edi mengakui bahwa kedekatan dengan kepala daerah bukanlah masalah selama pimpinan yang dipilih mampu menghasilkan keuntungan maksimal. “Yang penting, laba yang dihasilkan harus sebanding dengan modal yang diberikan. Tak masalah kalau kebetulan orang dekat, asalkan tetap profesional,” tegasnya.
Edi juga mengingatkan agar pemerintahan yang baru bisa menghindari masalah klasik yang kerap menghantui BUMD. Ia menyoroti bahwa selama ini banyak kritik terhadap BUMD yang dianggap hanya mengandalkan suntikan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi hasil kinerjanya tidak optimal dan keuntungan yang diperoleh minim.
“Jangan sampai ada lagi selentingan bahwa BUMD hanya menghisap APBD. Modal diberikan, tapi kerja tidak optimal dan profitnya minim,” katanya, menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD.
Ia berharap di bawah kepemimpinan Abdul Wahid dan SF Hariyanto, BUMD di Riau dapat dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.
“BUMD harus jadi motor penggerak ekonomi, bukan beban bagi keuangan daerah,” tutup Edi, optimis bahwa pemerintahan yang baru akan membawa perubahan positif dalam pengelolaan BUMD di Riau.