PEKANBARU - Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Namun, meskipun memiliki fasilitas yang memadai, rumah sakit ini menghadapi kritik tajam terkait buruknya manajemen pengelolaan. Akibatnya, banyak warga lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta.
Tekad Abidin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, menyoroti bahwa potensi besar RSD Madani belum dimanfaatkan secara optimal. "Fasilitas di RSD Madani sebenarnya sudah sangat bagus dan layak bersaing dengan rumah sakit swasta. Tetapi, pengelolaan manajemennya sangat buruk, sehingga ini berdampak pada layanan yang diberikan," ungkapnya, Sabtu (28/12/2024).
Tekad juga mengungkapkan bahwa RSD Madani selama ini kerap menghadapi konflik internal antara manajemen dan tenaga kesehatan. Meski situasi mulai membaik dengan kembalinya para dokter untuk bertugas, masalah finansial tetap menjadi kendala utama. "Saat ini RSD Madani memiliki hutang sebesar Rp18 miliar kepada sejumlah vendor, yang menghambat operasional, termasuk penyediaan obat-obatan dan kebutuhan lain bagi pasien," jelasnya.
Komisi III DPRD Pekanbaru berkomitmen membantu memperbaiki citra dan kinerja RSD Madani agar mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. "Kami meminta transparansi anggaran dari pihak rumah sakit, termasuk kebutuhan riil dan jumlah SDM yang diperlukan. Ini penting agar kita tahu kebutuhan sebenarnya," tegas Tekad.
Ia menambahkan, jika memang diperlukan, DPRD siap memperjuangkan subsidi tambahan dari Pemko Pekanbaru untuk mendukung operasional rumah sakit. Namun, subsidi ini hanya akan bersifat sementara sebagai pemicu awal. "Kita ingin RSD Madani mandiri ke depannya. Subsidi yang diberikan hanya sebagai dorongan awal, selanjutnya mereka harus mampu mengelola keuangan dan operasionalnya dengan baik," pungkas Tekad.
Dengan perbaikan manajemen, RSD Madani diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta mendatangkan pendapatan lebih besar bagi pemerintah kota.