PEKANBARU - Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Pekanbaru kini dilanda kecemasan dan trauma. Mereka merasa tertekan pasca penetapan Risnandar Mahiwa sebagai Eks Pj Walikota Pekanbaru dan Indra Pomi Nasution sebagai Sekda Pekanbaru, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
KPK telah menetapkan Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution, dan Novin Karmila (Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru) sebagai tersangka. Akibatnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru turut digeledah dan diperiksa oleh KPK. Penggeledahan yang dimulai pasca penetapan tersangka terus berlangsung lebih dari sepekan dan kemungkinan akan meluas ke OPD lainnya.
Penggeledahan KPK tidak hanya dilakukan di kantor OPD, tetapi juga menyasar rumah pribadi pejabat yang terlibat. Pemeriksaan ini berlangsung bahkan hingga malam hari, baik di kantor maupun kediaman pejabat yang bersangkutan.
Dampak dari OTT ini terlihat jelas pada psikologis beberapa pejabat di Pemko Pekanbaru. Beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda trauma dan ketakutan akan dipanggil atau diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Bahkan, pejabat yang belum diperiksa pun merasa was-was dan cemas saat mendengar kabar bahwa KPK telah melakukan penggeledahan terhadap OPD lain.
Beberapa pejabat yang telah diperiksa oleh KPK juga memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut kepada media. Terdapat pula pejabat yang diduga mengganti nomor ponselnya setelah diperiksa, dan beberapa nomor handphone pejabat kini sudah tidak aktif lagi sejak digeledah oleh KPK.
Imbas dari kejadian ini juga dirasakan pada jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda), yang sebelumnya dijabat oleh Indra Pomi Nasution. Jabatan tersebut kini kosong, namun meskipun banyak pejabat eselon II di Pemko Pekanbaru, tidak ada yang menunjukkan minat untuk mengisi posisi tersebut. Bahkan, beberapa pejabat yang ditawari untuk menjabat Pelaksana Harian (Plh) Sekda menolak karena khawatir terlibat dalam kasus serupa yang menjerat pejabat sebelumnya.
KPK mengimbau para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dan penggeledahan ini untuk bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang akurat. Sementara itu, ketidakpastian dan ketakutan di kalangan pejabat Pemko Pekanbaru semakin meningkat, mengingat kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.