Pemda Kampar Harus ke Kemenhut Dalam Kelolah Hutan PLTA Koto Panjang, Jadi Tempat Wisata

Dibaca: 312 kali  Kamis,20 Juli 2017 | 22:38:33 WIB
Pemda Kampar Harus ke Kemenhut Dalam Kelolah Hutan PLTA Koto Panjang, Jadi Tempat Wisata
Ket Foto : Kawasan Plta Koto Panjang

HALOBISNIS.COM-Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kampar R. Ali Halawa, mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar, agar berhati-hati dalam mengelolah pariwisata yang berada di kawasan ‎Catchment Area (Daerah Tangkapan Air)  Pembangki Listrik Tenaga Air (PLTA)‎ Koto Panjang yang sudah dibebaskan. Karena diduga kuat kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

 
"Jika tanpa ada izin dari kementrian kehutanan dan pihak PLN selaku diberi hak untuk menjaganya, maka maka pihak bersangkutan harus siap-siap berhadapan oleh hukum. Makanya  jangan merubah dan merusak fisik kawasan hutan tersebut sebelum adanya izin,"harap ali, Kamis (20/07).
 
Dalam hal ini, ungkap Ali. LIRA Kampar sangat mendukung program Bupati Kampar dalam memajukan pariwisata. Namun yang kita kawatirkan jika tidak mengikuti aturannya nantinya pejabat pemerintah yang yang mengerjakannya akan tersandung kasus kehutanan.
 
"Makanya kami mengingatkan dari sedini mungkin kepada Bupati Kampar dan jajarannya agar kordinasi terlebih dahulu kepada aparat hukum yang mengetahuinya. Supaya nantinya tidak terjadi  perbuatan melawan hukum, dalam mengelolahnya menjadi objek wisata,"tuturnya.
 
Ia juga menuturkan, jika Pemda Kampar berniat menjadikan kawasan pariwisata. Kemungkinan besar Kementrian Kehutanan dan pihak dari PLN‎. Karena berguna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan juga mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
"Oleh karena itu sekarang itu semua terletak kepada aparatur pemerintah yang diberikan tugas dalam mengembangkanya. Apakah mereka paham dengan status lahan yang ada di kawasan PLTA Koto Panjang. Jangan hanya memberikan angin segar kepada Bupati Kampar Aziz Zaenal, tapi berikanlah data konkrit bagaimana statusnya,"pungkasnya.
 
Dan untuk ingatkan lagi, tugas menjaga kawasan hutan ini adalah Pemerintah, Aparat Hukum, Aparat Kecamatan, Pemerintahan Desa dan masyarakat tempatan.
 
" Untuk jangan sampai lahan dikawasan tersebut di perjual belikan. Karena akan berdampak nanti bagi PLTA yang tidak lagi mempunyai tangkapan air,"sebut ali.
 
 
Penulis : M. Ikbal
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri