Terkait Ranperda RTRW Belum Tuntas

Bupati Kampar Aziz Zainal, Akan Undang Ninik Mamak, Untuk Bahas Peta Tanah Ulayat

Dibaca: 344 kali  Selasa,13 Juni 2017 | 01:21:38 WIB
Bupati Kampar Aziz Zainal,  Akan Undang Ninik Mamak, Untuk Bahas Peta Tanah Ulayat
Ket Foto : tanah ulayat

HALOBISNIS.COM - Bupati Kampar H. Aziz Zainal, dalam waktu dekat ini akan mengundang ninik mamak yang memiliki tanah ulayat. Karena  Peraturan Daerah (Perda) Tanah ulayat yang selama ini dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, sama sekali tidak memiliki peta.

"Jadi sama saja ini omong kosong saja, meskipun Perda Tanah Ulayat itu ada. Tetapi, peta tanah ulayat yang dimiliki, tentunya ini akan menjadi polemik bagi pemerintah sendiri. Untuk itu perlu diselesaikan,"ujarnya Senin (12/6),  saat menghadiri acara di Kejari Kampar.

Ia juga menyebutkan mengenai adanya kesempatan pembahasan Peta tanah ulayat ini, sebut Aziz Zainal. 

"Karena Kepala Daerah masing Kabupaten dan Kota akan di undang nantinya oleh pemerintah pusat terkait belum tuntasnya pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sampai sekarang," sebutnya. 

"Dengan adanya kesempatan ini, ninik mamak Kabuten Kampar akan kita dudukan bersama untuk membahas Peta tanah ulayat yang mereka miliki. Sehingga Perda tanah ulayat yang dimiliki bukan hanya slogan saja,"harapnya.
 
Aziz Zainal juga mengakui terkait masalah tanah ulayat ini banyak anak kemanakan yang dirugikan juga. Karena ketika mereka sudah berkebun, tetapi tiba-tiba di klaim ini milik perusahan atau masuk dalam kawasan hutan. "Sehingga  menimbulkan masalah hukum, oleh sebab  itulah pemerintah harus hadir untuk masyarakatnya," pungkasnya.

Sebelumnya juga Ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol, sudah mewacanakan a akan melakukan revisi kembali Peraturan Daerah (Perda) Tanah Ulayat No 12 Tahun 1999, yang telah disah DPRD Kampar Tahun 2015 lalu. Karena banyak tanah ulayat, yang masuk dalam lahan konsesi milik perusahaan. Sehingga merugikan masyarakat yang memiliki tanah ulayat tempatan.

"Seperti halnya terkait dugaan ± 6000Hektar  tanah ulayat milik masyarakat Desa Padang Sawah, yang masuk dalam surat pengesahan peta hasil penataan batas sendiri areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Huta Kayu dan Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) Perawang Sukses Perkasa Industri (PT-PSPI) Blok III, Ini perlu jadi pembahasan oleh Legislatif dan esekutif,"ujar Sekretari Partai DPD Golkar Kampar ini.

Maka dari itu Perda ini perlu direvisi kembali dengan adanya Peta tanah ulayat. Agar ninik mamak yang memiliki tanah ulayat tersebut tidak terzolimi anak kemanakan mereka. 
"Untuk itulah legislatif dan esekutif serta aparat hukum terlibat dalam pembahasan ini nantinya,"tegasnya.

 

Penulis: M.Ikbal 

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri