Masyarakat Desa Padang Sawah Minta Perlidungan Hukum Tanah Ulayatnya, Yang Diserobot PSPI

Dibaca: 190 kali  Minggu,28 Mei 2017 | 21:59:24 WIB
Masyarakat Desa Padang Sawah Minta Perlidungan Hukum Tanah Ulayatnya, Yang Diserobot PSPI
Ket Foto : sengketa lahan

PEKANBARU- Masyarakat Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, mengharapkan perlindungan hukum tanah ulayat yang mereka milik dengan luas ± 6000 Hektar, diduga telah diserobot oleh PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI). 

"Dan hal ini diketahui dengan adanya surat pengesahan peta hasil penataan batas sendiri areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Huta Kayu dan Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) PT-PSPI Blok III, oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada tanggal 6 Desember2016 lalu, "sebut  Darnius Dt. Sotih, Minggu (28/05).

Darnius  mengatakan, dirinya selaku pengurus Lembaga Adat Kenegerian Padang Sawah (LAKPS) Kampar Kiri, mendapat mandat dari anak dan kemanakan untuk melindungi tanah ulayat yang mereka miliki dari zaman nenek moyang kami. 

"Karena dari dulunya dan sudah turun temurun, masyarakat disini hanya bertani bertanam padi dan karet. Dan sekarang sebagi anak kemanakan sudah ada bertanam sawit. Untuk itu dirinya tidak ingin kehidupan anak-kemanakannya terusik dengan datangnya PT.PSPI dan mengklaim tanah ulayat dan adat menjadi milik mereka dengan surat pengesahan yang diterbitkan tersebut,"ujarnya.

Masalah yang sekarang muncul ini, masih berkaitan dengan Tahun 1998, yang mana terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 249/KPTS-II/ 1998, tanggal 27 February, tentang pengukuran tata batas. "Namun tidak pernah di akui oleh PT.PSPI, sehingga pada tahun tersebut tejadilah bentrok antara pihak perusahaan dengan masyarakat padang sawah," ungkap Darnius Dt. Sotih menceritakan kejadian  19 tahun lalu.

Oleh karena itu kami sangat keberatan dan sangat menyayangkan pengesahan peta areal kerja PT. PSPI Blok III Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang tidak mempertimbangkan hak masyarakat sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Poin 1.3 Nomor : 35/PUU-X/2012, tertanggal 2013 Pasal 4 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999berbunyi 'Penguasan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

"Karena kami masyarakat yang tinggal di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri. Sudah hidup turun termurun beratus tahun lalu. Maka dari itu kami kecewa dengan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh PT. PSPI,"tegasnya.

Dengan muculnya masalah ini, kata Darnius Dt. Sotih, dirinya sudah mengirimkan surat terhadap wakil rakyat DPRD Kampar, agar masalah  tanah ulayat dan adat yang kami miliki ini diserobot oleh pihak perusahaan PT.PSPI. 

" Untuk itu kami berharap DPRD Kampar memperjuangkan nasib anak dan kemanakan kami, yang akan ditindas oleh perusahaan tersebut jika tidak diselamatkan dari sekarang,"pungkasnya. 

 

Penulis: Endang 

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri