Menjelang OPD Kampar, LIRA : Alangkah Baiknya PJ Bupati Kampar, Lakukan Evaluasi Pejabat OPD ?

Dibaca: 679 kali  Sabtu,07 Januari 2017 | 10:59:10 WIB
Menjelang OPD Kampar, LIRA : Alangkah Baiknya PJ Bupati Kampar, Lakukan Evaluasi  Pejabat OPD  ?
Ket Foto : lira-kampar

BANGKINANG KOTA- Menjelang pelantikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar, yang baru. Diharapkan PJ Bupati Kampar Syahrial Abdi, diminta lakukan evaluasi terhadap beberap pejabat yang diduga bermasalah dan pernah berurusan dengan hukum.

Demikian disampaikan Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kampar, R.Ali H, Sabtu (07/01/2017).

Seperti berapa pejabat ini, kata Ali, Kepala BPMPD Kampar 'Surya Budi' seharusnya dirinya selaku pimpinan yang membawahi Pemerintahan Desa (Pemde) tidak cuci tangan terhadap masalah yang terjadi terhadap para Kepala Desa (Kades) yang pergi Bimtek tersebut. 

"Jadi bagaimana Kades yang lainnya yang sudah terlebih dahulu berangkat Bimtek. Apakah itu kesalah orang lain. Padahal dia tahu Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 21 Tahun 2015, tentang prioritas penggunaan Dana Desa hanya untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Rakyat Desa,"ujarnya

"Dan ini kesanya malah cuci tangan dan melempar kesalahan itu terhadap bawahannya.  Rasanya terlalu berani sekali bawahannya tanpa ada restu. Jadi janggal saja jika menyalah-nyalahkan, tetapi dia harus bertanggungjawab,"ujarnya lagi.

Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kampar Nasrul, yang saat ini masih dalam ranah Penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar dan DPRD Kampar. Terkait dengan dugaan Korupsi dan masalah Pungli.

"Jangan sampai nantinya dia tidak kosentrasi dengan pekerjaannya akibat masalah yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kampar. Jadi perlu dipertimbangkan juga,"pungkasnya.

Dan Kepala Dinas Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Kampar Amin Filda, juga perlu di evaluasi. Karena dulunya dimasa jabatan Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Hotmartua Ambarita, pernah dipanggil terkait Proyek mesin jahit tahun 2014,  dengan nilai pagu anggaran Rp. 5,7 Milyar Tahun 2014.

"Terkait hasilnya pemeriksaan pihak Polres Kampar pada waktu itu, apakah hanya masalah administrasi atau apapun, tentunya ada tanggung jawabnya,"sebutnya. 

"Lagipun sekarang ini mesin jahit itu diduga tidak jelas dibagikannya. Apakah kepada masyarakat ataukah diletakan di P4S Kubang Jaya. Karena kabarnya itu untuk masyarakat, "sebutnya lagi.

Untuk Kepala Dinas Perikanan (Kadiskan) Kampar, Ir.Usman Amin, pernah bermasalah dengan rekanan dan bahkan sempat di PTUN kan di tahun2014

Yang mana  Ketua Kelompok Kerja  (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)  Kampar Hendri, akan blak-blakan dalam menjawab kesalahan yang dilakukan Kadis Perikanan Kampar, yang tidak mau mengeluarkan SPPBJ terhadap rekanan yang sudah lulus sebagai pemenang proyek.

"Besok itu saya akan bicara apa adanya saja, agar semua terang benderang. Yang mana salah harus disalahkan dan benar harus ditegakan, karena itu sudah perintah Bupati Kampar H. Jefri Noer, agar ULP jangan mau di intervensi oleh Kepala Dinas,"ujar kepala ULP Kampar kepada  Selasa (26/8/14) terkait masalah lelang di Dinas Perikanan Kampar, yang digugat di PTUN Pekanbaru. 

Menurutny Kalau mengacu Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Pasal 62 ayat 1 huruf. F SPPBJ, harus sudah diterbitkan oleh Dinas Perikanan 2 atau 4 hari kerja setelah pengumuman penetapan lelang. Dan itu apabila tidak ada sanggahan. "Namun ini sama sekali tidak ada sanggahan selama ini, kenapa Dinas Perikanan tidak mengeluar SPPBJ rekanan yang menang lelang tersebut, ini yang jadi pertanyaan,"ungkapnya.

Hendri menyebutkan, pelelangan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi tidak ada yang salah dan juga dilanggar dalam pelelengan yang sudah selesai dilaksanakan. "Yang justru salah adalah Dinas Perikanan yang telah melanggar aturan dengan tidak mengeluarkan SPPBJ para rekanan sampai sekarang. Dan bahkan sebagai Kepala ULP saya juga pernah di intervensi,"tuturnya.

Apabila ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kampar, rekanan berhak untuk melaporkan kepada penegak hukum yaitu kepolisian dank kejaksaan, agar kepala dinas dan PPK diperiksa. 

"Sebab mereka diduga  telah melanggar Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001. Karena tidak mengeluarkan SPPBJ, sehingga menyebabkan pembangunan yang dapat merugikan negara,"terangnya.

Jadi untuk masalah ini semua, kata Hendri. Bukanlah kesalahan dari ULP semuanya murni kesalahan dari Dinas Perikanan Kampar.  "Dan ULP berusaha untuk bekerja sebaik mungkin untuk melayani tanpa ada intevensi. Sebab Bupati Kampar menyampaikan agar ULP Kampar bekerja dengan baik,"pungkasnya.  

Selain itu kata Ali, Kadiskan Usman Amin ini pernah dipanggil juga oleh Kejari Kampar dalam masalah Proyek. 

"Terkait apakah kesalahannya Administrasi. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi PJ Bupati Kampar, tentang kinerjanya selama menjadi Kadis Perikanan Kampar,"pungkasnya lagi.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kampar Hendri Dunan, juga perlu dilakukan Evaluasi. 

Karena  proyek yang dilaksanakan Distan Kampar itu bernilai ratusan juta rupiah. Seperti proyek 1, belanja bahan obat-obatan untuk pengembangan bawang merah seluas 20 Ha, nilai proyeknya lebih kurang Rp. 364 juta. 2, belanja bahan/ bibit tanaman, nilai proyeknya lebih kurang Rp. 1.199 milyar. 3, belanja bahan obat-obatan nilai proyeknya Rp.345 juta dan ke 4,  pengadaan pupuk, dolomit, mulsa plastik dan obat-obatan untuk mulsa plastik untuk pengembangan kawasan cabe merah seluas 20 Ha nila proyeknya lebih kurang Rp. 480 juta.

"Namun sayangnya sampai sekarang tidak tahu dimana lokasinya. Kepala Dinasnya juga tidak mau menunjukan lokasinya. Selain itu program Cabe dan Bawang itu tidak bisa dinikmati masyarakat. Karena selama ini yang banyak beredar dari Provinsi tetangga,"ungkapnya.

Apa yang disampaikan ini, kata Ali. Hanya beberapa gambaran saja bagaiman kinerja beberapa SKPD selama ini. Namun masih banyak juga yang lainnya perlu dilakukan evaluasi.

"Evaluasi yang kami maksud ini, bisa jadi pembinaan yang dilakukan. Selebihnya itu kebijakan PJ Bupati Kampar selaku pimpinan mereka dalam melaksanakan aturan hukum kepada ASN. Agar kinerja PJ Bupati Kampar yang singkat ini dapat berjalan baik,"tuturnya

 

Penulis: Aulia 

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri