Hasil Hak Angket DPRD Kampar Terhadap Pemberhetian Kades

Dimasa Bupati Itu... Kades Bisa Nonaktif Jika Membela Masyarakat Vs Perusahaan

Dibaca: 1238 kali  Jumat,06 Januari 2017 | 01:13:48 WIB
Dimasa Bupati Itu... Kades Bisa Nonaktif Jika Membela Masyarakat Vs Perusahaan
Ket Foto : ilustrasi kades

BANGKINANG KOTA-Hari ini Kamis (05/11/2017) Panitia Hak Angket DPRD Kampar membacakan hasil laporan hak angket pemberhentian puluhan Kepala Desa (Kades), yang direkomendasi Inspektorat Kabupaten Kampar  

 

Laporan tersebut dibacakan langsung  oleh juru bicara hak angket DPRD Kampar, Harsono menyebutkan masa kerja hak angket dimulai sejak  24 Oktober 2016 sampai 23 Desember 2016. 

 

"Hampis selama 2 bulan bulan kami bekerjan untuk melakukan penyelidikan serta mengumpulka data dan fakta terhadap pemberhentian puluhan Kepala Desa (Kades) yang disebabkan  Kebijakan Pemerintah (Bupati Kampar H. Jefri Noer.red) yang tidak sesuai aturan,"ujarnya.  

 

Menurutnya dilihat dari latar belakang hak angket DPRD Kampar, yang mana untuk membuat kondisi yang kondusif dan aman menjadi salah satu persyaratan lancarnya tahapan Pilkada Kampar.

 

"Hal itu disebabkan penonaktifkan Kepala Desa secara masif sehingga mengusik rasa keadilan masyarakat. Semua itu akibat puluhan Kades di 'Pecat' dari jabatannya. Karena keinginan politik tertentu,"ujarnya.

 

Sehingga beragam pertanyaan dari masyarakat, kata Harsono. Apakah penonaktifan tersebut rill kesalahan fatal para kades atau 'like and dislike' penguasa atau pemecatan tersebut beraroma politik.

 

"Untuk itulah DPRD Kampar hadir selakuk fungsi kontrol menjalakan tugasnya. Dengan mengumpulkan bahan dan fakta. Mencegah memburuknya stuasi sosial dan politik menjelang Pilkada Kampar 2017,"tuturnya. 

 

Dan berdasarkan hasil pengumpulan bahan informasi dari panitia hak angket DPRD Kampar :

 

1. Objek penyelidikan adalah kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan, melanggar dan tidak sesuai dengan aturan dan perundang undangan.

 

2. Kebijakan Pemda Kampar yang dimaksud adalah terbitnya SK pemeriksaan khusus yang diduga tidak sesuai aturan dan justru melanggar aturan. Seperti halnya : 

 

-SK Pemeriksaan khusus Kades yang baru beberapa bulan dilantik 

-SK Pemeriksaan Khusus Kades hanya melalui perintah telpon selular Bupati Kepala Daerah

-SK Pemeriksaan berdasarkan Kades berdasarkan laporan masyarakat tertulis ataupun lisan

-SK pemeriksaan khusus Kades karena diduga ikut serta dalam tuntutan masyarakat

-SK pemeriksaan khusus Kades yang diduga dekat dengan lawan politik Bupati

-SK Pemeriksaan Khusus lainnya yang diduga diterbitkan tanpa dasar yang kuat secara hukum, aturan dan etika

 

3. Patut diduga perintah menerbitkan SK pemeriksaan khusus hanya sasaran antara menuju sasaran sebenarnya yakni menonatikkan kades yang dinilai tidak sesuai denga keinginan politik bupati kampar

 

4. Patut diduga Bupati kampar telah memperalat pihak inspektorat untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan tertentu dan menguntunkan diri sendiri dan pihak lain.

 

5. Dengan hal ini patut dipertanyakan independensi lembaga Inspektoran sebagai aparat pengawas internal pemerintahan (APIP). 

 

6. Audit yang dilakukan Inspektorat semestinya memperoses identifikasi masalah dengan obyektif dan profesional untuk menjaga kode etik APIP

 

7. Setiap kades yang sedang dan menjalani pemeriksaan khusus di nonaktifkan tanpa melalui peroses pembinaan. Akibatnya menimbulkan gejolak politik sehingga merusak tata kelola pemerintah desa.

 

8. Patut diduga kebijakan pemeriksaan khusus ini sebagai alat politi bupati guna menekan seluruh Kades. Agar memenangkan salah satu calon dalam Pilkada 15 February 2017.

 

9. Patut diduga pemeriksaan yang dipaksakan ini sarat muatan politis mengingat jabatan bupati hanya tinggal hitungan hari atau berakhir 11 desember 2016.

 

10. Setiap kades yang sedang dan atau sudah diperiksa secara khusus oleh Inspektorat diganti dengan PJ Kades sesuai dengan keinginan Bupati tanpa melibatkan wakil bupati. Padahal tugas poko wakil bupati adalah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah hingga pemerintahan desa

 

11. Kebijakan yang diduga melanggar aturan ini tentunya dikuatirkan melahirkan perbuatan atau tindakan tidak sah secara hukum.

 

Hasil kerja dan rekomendasi hak angket

 

1. Pemeriksaan terhadap Kades Lipat Kain Selatan AL ANHAR terbitnya SK Pemeriksaan khusus tidak melalui ketentuan yang berlaku. Dikarenakan Kades ikut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait konflik lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Ganda Buana. Baru menjabat 8 bulan

 

2. Penonaktifan Kades Teratak M.Ardi, bermuatan politis, baru menjabat 8 bulan . Karena kades mengikuti acara wakil bupati kampar

 

3. Terbitnya SK Pemeriksaan khusus terhadap Kades Terantang Asmara Dewi, tidak prosedural. Baru menjabat 2 bulan.

 

4. Penonaktifan Kades Buluh Nipis M Rahnat dinilai tidak aturan berlaku. Baru 3 bulan menjabat, dinonaktifkan karena isu telah memecat sejumlah RT dan RW

 

5. Penonaktifan kades aur sati Abdul Rozak . Diakibatkan mengikuti acara Gubernur Riau

 

Penulis: Aulia 

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri