PJ Bupati Kampar : SKPD Kampar, Kembalilah Ketatakelolah Pemerintahan Yang Benar

Dibaca: 972 kali  Kamis,15 Desember 2016 | 14:38:04 WIB
PJ Bupati Kampar : SKPD Kampar, Kembalilah Ketatakelolah Pemerintahan Yang Benar
Ket Foto : pj bupati kampar syahrial abdi

BANGKINANG KOTA - PJ Bupati Kampar Syahrial Abdi mengaku tidak akan menghambat kepada SKPD  yang menjalani proses hukum dan juga pemeriksaan di DPRD Kampar. 

 

"Oleh karena itu mereka harus wajib hadir jika dipanggil. Kalau merasa benar dalam pekerjaan yang dilakukan,  kenapa harus takut untuk menghadirinya kalau tidak merasa salah,"ujarnya Rabu (14/12/2016).

 

Selain itu Syarial Abdi, yang juga Kepala ESDM Prov Riau,  dirinya mengharapkan SKPD Kampar,  'kembalilah ketata kelolah pemerintahan yang benar'.

 

"Namun meskipun begitu saya juga tidak lepaskan SKPD sendirian dalam menjalani proses. Untuk itu harus dibentuk tim, mengenai masalah yang terjadi dan itu harus tetap didampingi,"ujarnya. 

   

Mengenai semua masalah yang terjadi sekarang, Ini menjadi kesempatan untuk merapikan, karena kita mau merubah OPD. Dan untuk itu kita juga harus sesuai aturan tata kelolah Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016.

 

Kalau selama ini  seandainya ada hal penyimpangan yang bukan tugas pokoknya SKPD. Dan kita tinggal pertegas OPD tugas pokoknya apa perkerjaan mereka. " Jadi jalani sesuai tugasnya saja, agar SKPD tidak ragu lagi dalam menjalani pekerjaan mereka,"ujarnya 

 

Bagaimanpun kalau perkerjaan sudah tidak tepat fungsi, dari aspek perancanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabab sudah jelas kenak. 

 

"Saya tidak ingin ASN ini kena karena bukan kesalahan mereka. Tapi hanya gara-gara kesalahan sistem. Jadi saya setuju dirapikan,"ujarnya.

 

Meskipun masalah ini muncul disaat Bupati Kampar yang lama. Tetapi dirinya harus bertanggungjawab penuh melakukan perbaikan agar kampar lebih maju.

 

"Saya berharap semua SKPD sama-sama membahu dalam melakukan dan melaksanakan tatakelolah pemerintahan yang benar dan jangan seperti dulu lagi,"harapnya.

 

"Karena ada laporan yang dari Badan Pelayanan terpadu, mengenai ada izin yang masih harus diteken Bupati. Padahal hal itu sesuai UU 30 Tahun 2014 administrasi pemerintahan, sudah ditetapkan pelayanan satu pintu. Jadi Bupati hanya memantau kinerja SKPDnya dan tidak perlu ikut meneken izin. Sebab sudah ada SKPD yang melaksanakan prosesnya,"pungkasnya.

 

 

 

Penulis : Aulia

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri