Tidak Dapat Gaji Sebagai PJ Bupati Kampar, Syahrial Abdi : Sayakan Dapat Gaji di Dinas SDM Prov Riau

Dibaca: 1807 kali  Senin,12 Desember 2016 | 09:13:07 WIB
Tidak Dapat Gaji Sebagai PJ Bupati Kampar, Syahrial Abdi : Sayakan Dapat Gaji di Dinas SDM Prov Riau
Ket Foto : pj bupati kampar syahrial abdi bersama istri

PEKANBARU- Dengan terlambatnya APBD Kampar 2017 di bahas, kemungkinan  Pejabat Bupati Kampar, tidak akan mendapatkan gaji. Karena sesuai aturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU No 23 Tahun 2014, yang diatur detil sanksi bagi para pejabat yang lalai bahas APBD.

 

Menanggapi hal ini  PJ Bupati Kampar Syahrial Abdi mengatakan, dirinya tidak masalah walau tidak bergaji menjadi PJ Bupati Kampar.  

 

"Karena saya ditunjuk jadi Pejabat oleh Pemerintah Pusat, untuk membenahi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Termasuk menyelesaikan pembahasan APBD-P 2016 dan APBD 2017. Jadi harus saya selesaikan untuk kepentingan yang banyak dulu, yaitu masyarakat,"tegasnya Minggu (11/12/2016) kemarin usai pelantikan.

 

Mantan Camat Siak Hulu ini juga mengatakan, meski dirinya tidak bergaji sebagai PJ Bupati Kampar. Tetapi gaji dirinya selaku Kepala Dinas SDM Prov Riau masih ada.

 

"Jadi tidak masalah, karena gaji saya selaku Kadis masih cukup dan saya tidak kuatir kalaupun tidak bergaji sebagai PJ Bupati. Karena jabatan ini amanah yang dititipkan dan harus saya selesaikan masalah yang terjadi,"pungkasnya.

 

Selain itu dirinya diperintahkan untuk menatakelola pemerintahan dengan baik dan memfasilitasi Pilkada Kampar 2017. Kemudian mengesahkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

 

"Jadi harus diselesaikan dalam waktu 20 hari saja (sampai akhir 2016)," ujar Abdi, yang pernah jadi Kabag Perlengkapan Pemda Kampar.

 

Abdi, mengungkapkan semua pekerjaan yang mendesak akan dikebut. Dan hari libur juga akan diisi dengan rapat. Khususnya dengan unsur yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Sedangkan saat ditanya soal APBD-P 2016 yang defisit Rp. 170 miliar, Abdi menyatakan harus diproses serta akan menganalisa persoalan yang menyebabkan APBD defisit. Ia mensinyalkan beban anggaran yang tidak terpenuhi selama 2016 dibebankan ke APBD 2017.

 

"Kita lihat, ada nggak mekanisme yang menyangkut pautkan (APBD 2016) dengan APBD 2017?," kata Abdi. 

 

Sedangkan soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Oktober, Nopember dan Desember yang isunya tidak tertampung dalam APBD Perubahan 2016, ia tak menjawab secara rinci.

 

"TPP itu bersumber dari mana? APBD kan? Kita bahas APBD, bukan TPP. Kita lihat petanya," kata Abdi sembari menegaskan, penganggaran harus mengacu mekanisme skala prioritas. 

 

 

Penulis : Aulia

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri