Ketua DPRD Kampar : Masalah TPP, Bupati Kampar Sengaja Lempar Bola Panas ke Wakil Rakyat ?

Dibaca: 1134 kali  Kamis,01 Desember 2016 | 16:46:52 WIB
Ketua DPRD Kampar : Masalah TPP,  Bupati Kampar Sengaja Lempar Bola Panas ke Wakil Rakyat ?
Ket Foto : DPRD kampar

 

BANGKINANG KOTA- Dengan Anggaran Perbelanjaan Daerah Perubahan (APBD-P) Kampar, yang mengalami defisit. Namun anehnya Bupati Kampar H.Jefri Noer,  memaksakan diri untuk menganggar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS.
 
Kalau Bupati Kampar, bisa mencarikan anggarannya untuk TPP, kata Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, kita selaku wakil rakyat akan menggarkannya untuk PNS. 
 
"Namun saat ini keadaan keuangan daerah benar-benar defisit. Jadi anggaran yang mana mau dipergunakan. 'Untuk itu Bupati jangan sengaja melempar bola panas ke Wakil Rakyat ataupun melaga-laga kami dengan PNS',"ujarnya yang juga menjabat Ketua Golkar Kampar, Kamis (01/12/2016).
 
Politisi senior Golkar Kampar ini, juga menyampaikan, untuk diketahui  sekarang ini anggaran harus dikembalikan ke 'Nol' yang mana SILPA harus dipisahkan dan dibedakan antara tahun berkenaan 2017 dan tahun sekarang 2016, tidak seratus persen itu terealisasi, dan itu bisa didapatkan dari sisa kontrak serta itu semua dikumpulkan untuk menutup biaya defisit
 
" Untuk itu angka SILPA dalam penyusunan APBD harus sama dengan nol yaitu penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran,"terangnya.
 
Tetapi sayangnya, ujar Fikri. Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengajukan usulan APBD Perubahan 2016 ke DPRD. Dan anehnya, usulan APBD Perubahan yang dimuat dalam KUA-PPAS itu timpang.
 
"Beban belanja dalam perubahan lebih tinggi dari anggaran yang tersedia. Bahkan untuk diusulkan lebih tinggi dari APBD Murni. Tapi anggarannya nggak ada. Sebab kebijakan Umum APBD dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2016,"ujarnya.
 
"Selain itu defisit anggaran dalam perubahan mencapai Rp. 170 miliar. Ini sesuai dengan usulan dalam KUA-PPAS APBD Perubahan yang diterima DPRD Kampar, 14 Nopember 2016 lalu, "ujarnya lagi.
 
Oleh karena itu, kalau belum ada yang sinkron dari Pemda Kampar, APBD-P belum bisa untuk dibahas. Padahal kita di DPRD kampar ingin ini cepat selesai. 
 
"Sebab belum ada titik temunya, bupati masih mendorong TPP untuk dianggarkan, padahal keuangan daerah kosong. Jadi kesannya bupati hanya memberika harapan hampa kepada PNS, di kondisi keuangan daerah yang menyedihkan. Dan wakil rakyatlah yang akan ditumbalkan untuk masalah tidak bisa dianggarkan tersebut, "pungkasnya.
 
 
 
Penulis : Aulia
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri