Surat Penundaan DPRD Kampar Diperiksa

Kepala Inspektorat : Tidak Ada Wewenang Anggota DPRD Menolak Di Audit di DPRD Kampar

Dibaca: 484 kali  Selasa,11 Oktober 2016 | 05:37:33 WIB
Kepala Inspektorat : Tidak Ada Wewenang Anggota DPRD Menolak Di Audit di DPRD Kampar
Ket Foto : gedung DPRD Kampar

BANGKINANG KOTA- Pengiriman surat Penundaan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar melalui surat, terhadap Audit yang akan dilaksanakan Inspektorat Kampar, dinilai janggal.


Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, Helmi Sukro. Sebenarnya tidak ada hak atau wewenang oleh DPRD Kampar, untuk melakukan penolakan audit yang akan dilaksanakan tersebut. 

"Sebab ini udah mau masuk dekat akhir tahun, jadi wajar saja kita melaksanakan pemeriksaan disana,"ujarnya Selasa (11/10/2016).

Ia juga menyampaikan,  Inspektorat Kampar bukan untuk memeriksa Anggota DPRD Kamparnya. Tetapi yang kita periksa itu Sekretaris DPRD Kampar, yang mempengunakan anggaran APBD Kampar.

"Jadi itu yang harus di pahami wakil rakyat, jangan sampai ini disalah artikan dengan unsur-unsur lainnya, "pungkasnya.

Helmi Sukro juga mengemukakan, mengenai tugas yang dilaksanakan Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksan atau audit sudah di atur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota.

"Ditambah lagi Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah,"ujarnya.

Saat ditanya mengenai, apakah ada temuan sehingga Inpektorat melakukan pemeriksaan di DPRD Kampar, Helmi Sukro mengatakan nanti setelah kita lakukan audit baru bisa kita sampaikan. "Sekarang belum bisa saya bicara temuan, karena audit ditunda  untuk dilakukan,"ungkapnya.

Untuk masalah penundaan yang diajukan DPRD Kampar ini, kata Helmi, dirinya akan kordinasi kepada Bupati Kampar. "Karena pimpinan saya adalah Bupati Kampar, jadi tentu hal ini akan saya bicarakan,"tuturnya.

Namun yang jelas Audit tetap akan dilaksanakan Inspektorat Kampar, tegas Helmi Sukro, karena itu sudah tugas kita dalam menjalankan tugas. 

"Jadi tentu itu tidak bisa dihindari atau untuk ditolak. Sedangkan untuk surat tersebut,  kita menghormati surat penundaan yang dilayangkan DPRD Kampar. Namun saya tetap akan kordinasi dengan Bupati Kampar,"jelasnya.



Penulis : Aulia 


Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri