Bicara Pilkada Kampar

Ini Kata Pengamat Anti Korupsi, Untuk Balon Bupati Kampar, Yang Namanya Terbawa-Bawa Kasus Hukum

Dibaca: 1026 kali  Kamis,06 Oktober 2016 | 17:10:22 WIB
Ini Kata Pengamat Anti Korupsi, Untuk Balon Bupati Kampar, Yang Namanya Terbawa-Bawa Kasus Hukum
Ket Foto : carilah pemimpin yang bersih

 

PEKANBARU- Bicara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar, yang akan dilaksanakan 2017 nanti. Pengamat anti korupsi seperti Lembaga Indonesian Monitoring Development ( LSM IMD) Riau, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Indonesia Corruption Invetigation (ICI) memberikan penilai terhadap beberapa Bakal Calon (Balon) Bupati Kampar, yang namanya sering terbawa-bawa dalam kasus hukum.
 
Dalam hal ini Kordinator Fitra Riau Usman, mengatakan agar untuk para Balon Bupati yang masih terkait-kait dalam kasus hukum dengan Komisi Anti Korupsi (KPK) meskipun selaku saksi, diminta agar tahu diri dan jangan terlalu rakus kekuasaan.
 
"Saya menyarankan kepada mereka yang masih sibuk sebagai saksi oleh KPK seperti Zulher dan Aziz Zainal agar tahu diri saja,"ujarnya, Kamis (06/10/2016).
 
Meskipun dalam kontek Pilkada ini tidak ada larangannya bagi saksi ataupun terpidana mencalonkan sebagai Kepala Daerah, kecuali hak politik mereka dicabut. Jadi sah-sah saja mereka untuk maju.
 
"Namun itu sudah membuat hal kesibukan bagi mereka, karena harus jadi saksi dan dimintai keterangan dalam kasus hukum. Sehingga waktu mereka akan habis bukan untuk masyarakat dan daerah yang mereka pimpin,"tuturnya.
 
"Dan yang menjadi catatan, terkadang saksi itu bisa saja suatu-waktu akan menjadi tersangka,"tuturnya lagi, sembari meminta mereka yang maju agar dapat becermin apakah aku ini bersih dan tidak terjerat hukum nantinya, "tuturnya lagi.
 
Sedangkan Indonesian Monitoring Development ( LSM IMD) Riau Raja Adnan mengatakan, tak jarang orang-orang yang dijadikan saksi oleh KPK itu akan naik status menjadi tersangka.
 
"Dan mudah-mudahan saja Zulher dan Aziz Zainal ini akan tetap selaku saksi, sampai kasus tersebut benar benar berakhir dan tidak akan begulir kembali,"ujarnya.
 
Ia juga mengemukakan, efek jika kasus ini begulir nantinya dan dari antara mereka seperti Zulher dan Aziz Zainal terpilih sebagai Bupati. Kemudian akan dipanggil kembali akan sebagai saksi. "Tentunya yang akan mereka pergunakan untuk kesana kesini adalah uang APBD juga, alhasil uang untuk rakyat hanya habis untuk keperluan mereka saja, "pungkasnya.
 
Tetapi untuk Zulher, kata Adnan. Meskipun dia bebas dari jeratan hukum oleh MA. Namun itu sudah membuktikan dia bersalah dan tidak bisa mengatur keuangan pemerintah dengan baik. "Apakah pemimpin seperti ini yang akan dicari masyarakat, bisa bisa terjadi kembali lagi kesalahan masa lalunya,"ungkapnya.
 
Dilain sisi kordinator Indonesia Corruption Invetigation (ICI) M. Ikhsan, menyebutkan Rahmad Jevari Juniardo, putra Bupati Kampar Jefry Noer, pernah di periksa oleh Kejagung terkait dugaan korupsi pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata, Kubang Jaya, Siak Hulu. Namun sampai sekarang masalah itu tidak jelas kelanjuttanya.
 
"Untuk itu saya hanya menyarankan agar dia benar-benar memastikan bahwa dirinya tidak terbawa bawa dalam masalah tersebut. Karena kalau sempat dia ikut terbawa dalam kasus itu bagaimana jadinya harapan masyarakat kampar untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak terlibat korupsi. Untuk dia harus bisa tahu dirilah dan jangan merugikan kepercayaan masyarakat, "pungkasnya.
 
Namun disisi lain pandangan Kordinator Fitra Riau Usman, Indonesian Monitoring Development ( LSM IMD) Riau Raja Adnan dan kordinator Indonesia Corruption Invetigation (ICI) M. Ikhsan, kembali menyerahkan pilihan Bakal Calon (Balon) Bupati Kampar tersebut kepada masyarakat Kabupaten Kampar. 
 
"Sebab masyarakatlah yang sebagai penentunya, apakah menginginkan pemimpin yang bersih atau tidak. Karena kalau masyarakat yang bijak dan menilai dengan hati nurani, tentunya mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang korupsi,"cetus mereka. 
 
 
Untuk sekedar kita ketahui untuk Aziz Zainal di kutip dari www.antara.com,  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa delapan orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Sekolah Polisi Negara Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
 
Delapan saksi yang diperiksa untuk tersangka Edison Marudut Siahaan Rabu (18/5) pagi hingga sore tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Pemprov Riau dan sejumlah kalangan swasta.
 
Mereka yang berasal dari pokja adalah Ikhsan Pahlevi, Andre Kurniawan, Rama Yuda dan Desriman. Sementara dari kalangan swasta adalah Muchlis Miin yang merupakan pegawai PT Hasrat Tata Jaya, Suharyono dari PT Rajawali Nusindo, Aziz Zainal dan Afrizal Hidayat. Dua saksi terakhir merupakan bapak dan anak yang tergabung dalam sebuah perusahaan konstruksi PT Virajaya.
 
Dari seluruh saksi yang diperiksa hanya Aziz Zainal yang berkenan memberikan pernyataan kepada awak media. Sementara saksi lainnya terkesan terus menghindar dan irit bicara.
 
Aziz kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa dirinya hanya diperiksa selama lima menit. Kepada penyidik dia mengatakan bahwa tidak lagi di perusahaan tersebut sejak 2011. "Informasi saja, sejak 2011 kan saya sudah tidak lagi di perusahaan. Buktinya tadi cuma sebentar," ujarnya.
 
Bahkan, Aziz menduga bahwa pemeriksaan tersebut berbau politis lantaran dirinya akan maju pada Pilkada Kampar 2017. "Saya menduga ini ada konspirasi karena saya mau maju (Pilkada Kampar)," ujarnya.
 
Bahkan, ia mempertanyakan dalam daftar saksi penyidik dirinya ditulis sebagai pegawai PT Virajaya. "Apa itu, saya kan di DPRD (Riau), saya sudah tidak lagi di sana sejak 2011," ujarnya.
 
Aziz sendiri diperiksa bersamaan dengan anaknya Afrizal Hidayat. Afrizal menjalani pemeriksaan lebih lama satu jam dibanding bapaknya. Terkait pemeriksaan yang dijalani anaknya itu, ia tidak bersedia berkomentar banyak.
 
Dalam pemeriksaan hari kedua lembaga antirasuah di SPN Pekanbaru terlihat seorang saksi yang kebingungan. Saksi itu adalah Muchlis Miin. Dia merupakan saksi terakhir yang keluar dari ruang penyidikan setelah diperiksa lebih kurang dua jam.
 
Muchlis Miin yang berasal dari PT Hasrat Tata Jaya terlihat terkejut saat melihat beberapa awak media yang menunggunya di depan pintu ruang pemeriksaan. Antara beberala kali mencoba mengkonfirmasi pertanyaan apa saja yang disampaikan penyidik kepada dirinya.
 
Tapi dia bungkam seribu bahasa seraya terus menundukkan kepala. Uniknya, Muchlis yang mengenakan baju batik tersebut kembali lagi masuk ke dalam ruang penyidikan sesaat setelah keluar.
 
Dia terlihat gusar seraya memainkan tombol telepon selulernya saat kembali ke ruang penyidik. Beberapa saat dia sempat mengintip wartawan di balik pintu yang tertutup. Dia akhirnya kembali keluar dari ruang penyidikan saat dijemput dua orang yang diduga ajudannya untuk langsung pergi menggunakan mobil.
 
Pemeriksaan KPK ini merupakan hari kedua setelah pada Selasa kemarin (17/5) turut memeriksa sejumlah saksi. Diantara saksi yang cukup menarik perhatian Selasa kemarin adalah wakil Bupati Bengkalis. Menurut salah seorang penyidik, pemeriksaan hari ini merupakan yang terakhir.
 
Edison Marudut Siahaan merupakan rekan bisnis terpidana korupsi pembebasan lahan dengan cara menyuap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebesar Rp2 miliar.
 
Dalam kasus alih fungsi kawasan hutan, Annas tertangkap tangan menerima uang Rp2 miliar dari Gulat Medali Emas Manurung. Gulat bersama rekan bisnisnya, Edison Marudut Marsadauli Siahaan, memiliki perkebunan kelapa sawit di Riau.
 
Mereka mempunyai lahan sawit sekitar 1.188 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi, lalu 1.214 ha di Kabupaten Rokan Hilir, dan sekitar 120 ha di Kabupaten Bengkalis.
 
Kebun tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Gulat pun melobi Annas Maamun agar mengalihfungsikan status lahan perkebunan itu menjadi bukan kawasan hutan. Padahal, kebun sawit milik Gulat dan Edison itu tidak termasuk dalam lokasi yang diusulkan oleh Tim Terpadu Kehutanan Riau. Dalam perkara itu, Gulat yang juga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau, divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Edison juga menyuap Annas Rp500 juta untuk mendapatkan proyek. Kedekatan Edison dengan Gulat membuat perusahaannya, PT Citra Hokiana Triutama, dengan mudah memenangi tender proyek puluhan miliar rupiah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau pada 2014.
 
Sebelumnya, Annas divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, dengan hukuman enam tahun penjara akibat menerima suap berupa hadiah total Rp2,5 miliar. Suap itu terkait dengan kasus alih fungsi kawasan hutan dan tender proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada 2014.
 
Sedangkan untuk Zulher, dikutip dari Tribunnews.com berdasarkan keterangan Gulat Manurung tak menutupi kekecewaannya terhadap keterangan Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher MS di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/1/2015).
 
Menurut dia, keterangan Zulher bertentangan dengan pertemuan dan komunikasi di antara mereka sebelum dirinya tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Cibubur, 25 September 2014. Ia ditangkap usai menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada Gubernur Riau Annas Maamun, yang juga ditangkap KPK.
 
Diduga uang itu sebagai pelicin untuk memuluskan pengurusan alih fungsi lahan perkebunan milik Gulat dan kawan-kawan agar masuk dalam revisi SK 673/Menhut-II/2014.
 
Sepanjang sidang, Gulat kerap menggelengkan kepala atas pernyataan-pernyataan Zulher. Salah satunya tentang banderal Rp 1 juta per hektare untuk pengurusan alih fungsi lahan yang diminta bos PT Duta Palma.
 
“Saya kan mengusulkan, wah ini luas nih, kalau satu hektarenya satu juta, berapa. Ini soal nasib saya, jangan dipelesetkan saya meminta uang," ucapnya.
 
Gulat mengungkapkan kekecewaannya, bahwa PT Duta Palma tidak bertanggung jawab untuk memberikan uang yang diminta Annas Maamun.
 
"Bentuk kekecewaan saya, saya sampai di Jakarta dua hari sebelum ditangkap KPK. Saya telepon Bapak (Zulher). Saya marah, Duta Palma tidak tanggung jawab, akhirnya saya yang jadi korban ditelepon terus sama Pak Gubernur (Annas Maamun) dimintai uang. Akhirnya saya cari pinjaman. Saya jadi pinjam gara-gara ini," kata Gulat.
 
Untuk Rahmad Jevari Juniardo, putra Bupati Kampar Jefry Noer,di kutip dari www.Tribune Pekanbaru.com, pernah dikabarkan bahwa Kejaksaan Agung  telah memeriksa Rahmad Jevari Juniardo, putra Bupati Kampar Jefry Noer, dalam dugaan korupsi pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata, Kubang Jaya, Siak Hulu.
 
Menurut informasi dari sumber yang melaporkan dugaan kasus ini, Anggota DPRD Kampar dari Partai Demokrat itu diperiksa, Rabu (4/11/2015) lalu."Baru dapat info. Dia diperiksa di Jakarta," ungkap sumber, Jumat (6/11/2015).
 
Tribunpekanbaru.com masih berupaya mengkonfirmasi kebenaran informasi itu kepada Ardo, sapaan akrabnya. Sambungan seluler dan layanan pesan singkat belum mendapat respon.
 
 
 
Penulis : Aulia
 
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri