Akibat Kebakaran Hutan, Singapura Akan Memidanakan Pengusaha Indonesia

Dibaca: 405 kali  Senin,03 Oktober 2016 | 18:32:24 WIB
Akibat Kebakaran Hutan, Singapura Akan Memidanakan Pengusaha Indonesia
Ket Foto : ilustrasi kebakara

 

JAKARTA - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana berpendapat langkah Singapura yang akan memidanakan pengusaha Indonesia akibat kebakaran hutan merupakan konsekuensi dari lemahnya hukum di Indonesia.
 
Hanya saja dia menilai langkah negeri jiran itu tidak bisa dilakukan lantaran bertentangan dengan pinsip hukum dan dipandang sebagai langkah tidak bersahabat. "Itu bisa saja, tetapi langkah itu tidak bersahabat," kata Hikmahanto kepada Bisnis pada Senin (3/10/2016).
 
Dia mengatakan Indonesia memiliki sistem dan kedaulatan hukumnya sendiri, tidak bisa diintervensi negara lain. Selain itu, kejadian kebakaran lahan tersebut dan berada di wilayah hukum Indonesia, sehingga negara mana pun tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk masuk ke wilayah hukum negara lain.
 
“Memberlakukan undang-undang mereka dengan wilayah orang lain yang tidak ada kaitannya sungguh tak berdasar, kecuali asap dan orang yang dijadikan tersangka berada di Singapura,” ucapnya.
 
Rencana pemidanaan tersebut sebelumnya pernah disampaikan oleh otoritas Singapura. Mereka gerah, karena setiap kali kebakaran hutan melanda sebagain wilayah Indonesia, negeri yang berada di utara Pulau Batam tersebut ikut terkena dampaknya. Dampak tersebut mencakup lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi.
 
Salah satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan tersebut adalah perusahaan perkebunan sawit. Perkebunan sawit dianggap menjadi salah satu pelaku pembakaran lahan. Pembakaran lahan dipilih, karena dianggap paling murah untuk membuka lahan perkebunan baru.
 
Terkait hal itu, di Provinsi Riau, ada 15 perusahaan atau korporasi yang diidentifikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Hanya saja, meski sudah diidentifikasi, Polda Riau justru menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).
 
Penghentian penyidikan itu dinilai janggal, pasalnya Kejagung mencatat dari 15 perusahaan yang di-SP3, baru tiga kasus yang memiliki Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selebihnya tidak ada, padahal untuk memulai penyidikan, biasanya kepolisian akan memberitahukan kepada pihak kejaksaan.
 
Sementara itu, dari sisi kerugian, sesuai data dari Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 melampaui US$16 miliar. Jumlah itu dua kali lebih besar dari tsunami di Aceh pada 2004 atau 1,8% produk domestik bruto (PDB). Estimasi itu dihitung berdasarkan kerugian pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor pendapatan negara lainnya.
 
Angka di atas belum termasuk kerugian lingkungan. Menurut Bank Dunia, kurang lebih 2,6 juta hektare hutan, lahan gambut, dan lahan lainnya terbakar atau dibakar pada kurun waktu tersebut. Meski belum dianalisa secara penuh, kerugian lingkungan diperkirakan US$295 juta.
 
 
 
Sumber : Bisnis.com
Editor     : Endang
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri